Pemkot Jakarta Utara Perketat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pantau - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui peningkatan pengawasan dan deteksi dini potensi kecurangan untuk mencegah korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak hanya diukur berdasarkan penyelesaian administrasi atau besarnya penyerapan anggaran.

“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas,” kata Hendra di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, pengelolaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkot Jakarta Utara Gelar Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi

Sebagai langkah penguatan pengawasan, Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Inspektorat Pembantu Wilayah menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 11–12 November 2026, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Hendra mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan secara profesional.

“Kami mengapresiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata dia.

Ia berharap peningkatan kapasitas aparatur dapat memperkuat kewaspadaan terhadap risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Menurut Hendra, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara tepat agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebanyak 400 Peserta Ikuti Pelatihan Selama Dua Hari

Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara Dannu Yudianto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai aturan pengadaan barang dan jasa.

Pelatihan juga bertujuan membantu peserta mengenali potensi kecurangan sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 200 peserta mengikuti pembahasan mengenai deteksi kecurangan dan pencegahan korupsi.

Peserta hari pertama terdiri atas kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Sementara itu, kegiatan pada Kamis (12/11/2026) dijadwalkan diikuti 200 peserta lainnya.

Kelompok peserta hari kedua meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara.

Dengan demikian, total peserta yang dijadwalkan mengikuti kegiatan selama dua hari mencapai 400 orang.

KPK hingga BPKP Dilibatkan sebagai Narasumber

Dannu mengatakan materi pelatihan difokuskan pada pemahaman aspek hukum, kepatuhan terhadap peraturan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawasan dan penegakan hukum.

Lembaga yang terlibat antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Negeri.

Selain itu, materi juga disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai risiko hukum dan mekanisme pengawasan dalam pengadaan pemerintah.

Pengawasan Internal Diperkuat untuk Cegah Penyimpangan

Dannu berharap seluruh peserta dapat memahami berbagai bentuk risiko penyimpangan yang mungkin muncul dalam proses pengadaan.

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian internal dan budaya kerja yang mengutamakan integritas serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

“Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," kata dia.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menargetkan penguatan tata kelola tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Melalui pengawasan berkelanjutan, pemerintah daerah berharap penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik.