Pantau - Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik (SHM) tanah kepada 1.570 transmigran secara serentak di 19 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten pada lima provinsi, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan sertifikat dilakukan secara daring dari Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta Selatan dan melibatkan petugas yang menyerahkan dokumen langsung kepada masyarakat di daerah.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan program tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola transmigran.
"Hari ini kita baru saja menyaksikan penyerahan secara langsung oleh petugas yang ada di lapangan," kata Iftitah di Jakarta, Kamis.
Sebanyak 1.570 Transmigran Terima Sertifikat Tanah
Iftitah menjelaskan bahwa 2.770 sertifikat tersebut diserahkan kepada transmigran yang tersebar di Kabupaten Lahat, Toli-Toli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Nagekeo, dan Rejang Lebong.
Penyerahan dilakukan secara serentak di 19 lokasi untuk mempercepat penyelesaian administrasi kepemilikan tanah transmigrasi.
Menurut Iftitah, sertifikasi tanah menjadi bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat yang telah mengikuti program transmigrasi.
Ia menyebut para transmigran sebagai patriot bangsa yang berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.
Program penyerahan sertifikat tersebut juga dinyatakan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ada Transmigran Menunggu Sertifikat hingga 34 Tahun
Iftitah mengungkapkan bahwa sebagian transmigran telah menunggu selama puluhan tahun untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah.
Bahkan, terdapat transmigran yang baru memperoleh SHM setelah 34 tahun sejak ditempatkan di kawasan transmigrasi.
"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan belum mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih, kepada Presiden yang kembali membentuk Kementerian Transmigrasi sehingga bisa mengurus transmigran," ujarnya.
Menurut Iftitah, penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting untuk menyelesaikan hak atas tanah yang selama ini belum diterima sebagian transmigran.
Kementerian Transmigrasi berupaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan mereka.
Rejang Lebong Terima 317 Sertifikat Hak Milik
Dari keseluruhan sertifikat yang diserahkan, sebanyak 317 bidang tanah berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi transmigran yang ditempatkan di wilayah itu pada 2016.
Penyerahan 317 sertifikat di Rejang Lebong sekaligus menjadi bagian dari target penerbitan SHM transmigran pada 2026.
Sementara itu, dari total 2.770 sertifikat yang diserahkan, anggaran sertifikasi untuk 400 bidang tanah bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemerintah Targetkan 4.466 Sertifikat Tanah pada 2026
Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan sebanyak 4.466 bidang SHM bagi transmigran sepanjang 2026.
Penyerahan 2.770 sertifikat tersebut menjadi salah satu tahapan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.
Pemerintah berharap kepemilikan SHM dapat memberikan perlindungan hukum kepada transmigran sekaligus memperjelas status tanah yang mereka tempati.
Selain menjamin kepastian hukum, sertifikat tanah diharapkan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.
Melalui percepatan sertifikasi tanah, Kementerian Transmigrasi juga berupaya memperkuat kesejahteraan keluarga transmigran di berbagai wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
