Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) segera membebaskan peserta unjuk rasa yang tidak terbukti terlibat tindakan kekerasan atau tindak pidana, menyusul pengamanan 157 orang dalam rangkaian aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Oktober hingga November 2026.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina menegaskan bahwa setiap peserta aksi yang diamankan harus menjalani pemeriksaan secara objektif, sesuai prosedur hukum, serta tetap mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Komnas HAM dengan Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo di Markas Polda DIY, Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
"Setiap orang yang diamankan harus dipastikan keterlibatannya melalui proses pemeriksaan yang sesuai prosedur. Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan," ujar Putu dalam pertemuan tersebut.
Komnas HAM juga meminta kepolisian menjamin akses pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta komunikasi antara peserta aksi yang diamankan dengan pihak keluarga.
Komnas HAM Soroti Penangkapan 157 Peserta Aksi di Yogyakarta
Komnas HAM mencermati informasi mengenai 157 orang yang diamankan kepolisian dalam rangkaian demonstrasi pada 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026.
Berdasarkan penjelasan Kapolda DIY dalam pertemuan tersebut, sebanyak 21 orang yang diamankan terindikasi masih berusia di bawah umur atau termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Sebanyak 21 anak tersebut telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing, sementara sejumlah peserta aksi lainnya masih menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan saat pertemuan berlangsung.
Dalam penjelasan awal kepolisian, terdapat pula dua orang yang diduga terlibat tindakan kekerasan menggunakan bom molotov dan sedang diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Komnas HAM menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan bukti dan keterlibatan masing-masing individu.
Lembaga tersebut mengingatkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku kerusuhan.
Selain itu, Komnas HAM meminta aparat kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, termasuk dalam lingkungan akademis.
Peserta Aksi Dilaporkan Terluka, Komnas HAM Minta Akses Kesehatan Dijamin
Dalam pemantauan langsung di Polda DIY, Komnas HAM menemukan sejumlah peserta aksi yang masih mengalami luka dan membutuhkan penanganan medis.
Putu meminta kepolisian memastikan seluruh orang yang menjalani pemeriksaan memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Komnas HAM juga menerima informasi mengenai sejumlah orang tua yang belum mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka setelah diamankan aparat kepolisian.
Atas kondisi tersebut, Komnas HAM mendesak Polda DIY membuka akses komunikasi serta memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan dan kondisi peserta aksi kepada keluarga.
Putu menekankan bahwa tindakan pengamanan, penangkapan, dan penahanan wajib memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, serta proporsionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepolisian juga diminta menjalankan prosedur pengendalian massa berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Mahasiswa dari Sejumlah Kampus Turut Diamankan Polisi
Berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi langsung, Komnas HAM menemukan bahwa sejumlah peserta aksi yang diamankan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.
Perguruan tinggi tersebut meliputi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Janabadra, dan STIE YPKN.
Komnas HAM mencatat bahwa beberapa mahasiswa telah menjalani gelar perkara dan kemudian dilepaskan oleh kepolisian.
Sementara itu, sebagian peserta aksi lainnya masih menjalani pemeriksaan ketika pemantauan dilakukan.
Komnas HAM menegaskan bahwa proses hukum terhadap peserta demonstrasi harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Polda DIY Pulangkan 154 Orang, Satu Peserta Aksi Jadi Tersangka
Dalam perkembangan terbaru pada Kamis (12/11/2026), Polda DIY mengonfirmasi kepada Komnas HAM bahwa sebanyak 154 dari total 157 orang yang diamankan telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing.
Sementara itu, dua orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY setelah dinyatakan positif narkoba.
Adapun satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa bom molotov, senjata tajam, dan petasan.
Dengan perkembangan tersebut, sebagian besar peserta aksi yang sebelumnya diamankan telah dipulangkan, sedangkan penanganan terhadap tiga orang lainnya dilakukan melalui proses yang berbeda.
Komnas HAM menyatakan hingga saat ini belum terdapat pembicaraan mengenai pembentukan tim pencari fakta bersama Polda DIY terkait penanganan demonstrasi tersebut.
Meski demikian, Komnas HAM memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara untuk menjamin seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum.
Pemantauan tersebut juga dilakukan untuk memastikan penanganan peserta aksi berlangsung secara transparan, berkeadilan, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
