Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka setelah yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian isi surat pembatalan rapat paripurna tersebut.
Sebelumnya, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda membahas usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota dewan terhadap Gibran.
Pembatalan dilakukan setelah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.
Rapat Paripurna DPR Batal Setelah Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Rapat paripurna DPR semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, agenda tersebut dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang.
Surat pembatalan rapat paripurna telah dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.
Khozin merupakan salah satu anggota DPR yang sebelumnya ikut mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Ia menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Khozin, pengunduran diri tersebut membuat usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Sebanyak 120 Anggota DPR Sebelumnya Usulkan HMP terhadap Gibran
Usulan Hak Menyatakan Pendapat sebelumnya telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Sedikitnya 120 anggota DPR menandatangani usulan tersebut karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
HMP diajukan sebagai bagian dari proses pemakzulan yang sebelumnya direncanakan untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR.
Agenda pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung sehari setelah pimpinan DPR menerima usulan dari para anggota dewan.
Namun, sebelum rapat paripurna dilaksanakan, Gibran telah lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Perkembangan tersebut menjadi dasar pembatalan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang.
Muhammad Khozin Hormati Keputusan Gibran Mengundurkan Diri
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengonfirmasi bahwa rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan HMP telah dibatalkan.
Sebagai salah satu pengusul HMP, Khozin menyatakan menghormati pilihan Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Ia menilai usulan HMP tidak lagi memiliki relevansi setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi.
Dengan demikian, agenda pembahasan HMP yang sebelumnya telah disiapkan DPR tidak dilanjutkan melalui rapat paripurna pada Kamis tersebut.
Pembatalan ini terjadi setelah proses pengunduran diri Gibran memasuki tahapan pembahasan di MPR.
MPR Segera Tindak Lanjuti Surat Pengunduran Diri Gibran
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis siang.
Penyerahan surat tersebut dilakukan sebelum jadwal pelaksanaan rapat paripurna DPR yang akhirnya dibatalkan.
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR segera menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.
Rapat tersebut menjadi langkah awal MPR untuk membahas proses pengunduran diri dan tahapan berikutnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya akan melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Dengan dibatalkannya rapat paripurna DPR, tindak lanjut pengunduran diri Gibran kini berfokus pada proses kelembagaan di MPR untuk menentukan pengisian jabatan Wakil Presiden.
- Penulis :
- Aditya Yohan
