Pantau - Indonesia meluncurkan program perdagangan karbon sektor kehutanan berskala provinsi melalui skema Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART Trees) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu.
Peluncuran program tersebut menjadi langkah pemerintah Indonesia dalam memperluas mekanisme perdagangan karbon kehutanan sekaligus membuka peluang peningkatan pembiayaan iklim berbasis karbon.
Program ART Trees secara resmi diluncurkan melalui publikasi dokumen TREES Concept milik Republik Indonesia pada sistem pendaftaran resmi Architecture for REDD+ Transactions (ART).
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyambut baik peluncuran tersebut karena memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengeksplorasi peningkatan skala pembiayaan iklim berbasis karbon.
"Kami tetap terbuka terhadap standar, mekanisme, dan kemitraan yang kredibel yang konsisten dengan peraturan nasional, komitmen iklim, dan prinsip integritas internasional," kata Rohmat.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan mekanisme perdagangan karbon internasional harus tetap sejalan dengan regulasi nasional, komitmen penanganan perubahan iklim, serta prinsip integritas lingkungan yang berlaku secara internasional.
Program ART Trees Mencakup 38,6 Juta Hektare Hutan di Sembilan Provinsi
Berdasarkan keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Program ART Trees melibatkan sembilan provinsi dengan total luas kawasan hutan sekitar 38,6 juta hektare.
Luas kawasan tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan nasional Indonesia sehingga menjadikan program ini sebagai salah satu upaya perdagangan karbon kehutanan dengan cakupan wilayah yang luas.
Sembilan provinsi peserta dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan karakteristik tutupan hutan dan mekanisme pengurangan emisi karbon yang diterapkan.
Kelompok pertama mencakup empat provinsi, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, yang mengikuti skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Skema tersebut berfokus pada pengurangan emisi karbon akibat deforestasi atau hilangnya kawasan hutan serta degradasi yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem hutan.
Melalui mekanisme tersebut, upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan menjadi bagian dari kegiatan yang dapat dinilai dalam sistem perdagangan karbon kehutanan.
Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas lima provinsi, yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.
Kelima provinsi tersebut didaftarkan melalui skema High Forest, Low Deforestation (HFLD), yaitu mekanisme yang diperuntukkan bagi wilayah dengan tingkat tutupan hutan tinggi dan tingkat deforestasi relatif rendah.
Penerapan skema HFLD memberikan peluang bagi daerah yang masih memiliki kawasan hutan luas untuk berpartisipasi dalam pembiayaan iklim berbasis karbon.
Dengan pembagian tersebut, Program ART Trees mengakomodasi wilayah yang berupaya menekan deforestasi sekaligus wilayah yang mempertahankan tutupan hutan tinggi.
Pemerintah Mulai Tahapan Dokumentasi, Validasi, dan Verifikasi Karbon
Wamenhut Rohmat menjelaskan bahwa peluncuran Program ART Trees merupakan tahap awal dari rangkaian persiapan yang harus dilaksanakan oleh seluruh provinsi peserta.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan dokumentasi, pelaksanaan penilaian, validasi, serta verifikasi untuk memastikan program memenuhi persyaratan standar ART Trees.
"Untuk provinsi-provinsi yang berpartisipasi, hari ini kami memulai proses persiapan yang melibatkan dokumentasi, penilaian, validasi, dan verifikasi yang dikoordinasikan dengan otoritas nasional," kata Wamenhut Rohmat.
Seluruh proses persiapan akan dikoordinasikan dengan otoritas nasional agar pelaksanaan program tetap berada dalam kerangka kebijakan dan regulasi Indonesia.
Dokumentasi menjadi bagian penting dalam menyiapkan informasi mengenai kegiatan pengurangan emisi serta pengelolaan kawasan hutan yang masuk dalam cakupan program.
Sementara itu, penilaian, validasi, dan verifikasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan memenuhi standar yang ditetapkan dalam mekanisme perdagangan karbon tersebut.
Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas hasil pengurangan emisi yang nantinya digunakan dalam mekanisme pembiayaan karbon.
Indonesia Tekankan Transparansi dan Pembagian Manfaat yang Adil
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan Program ART Trees harus menjunjung tinggi prinsip kepemilikan nasional dalam pengelolaan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Prinsip tersebut menjadi landasan agar pengembangan mekanisme pembiayaan karbon tetap berada dalam kerangka kebijakan dan kewenangan nasional Indonesia.
Selain kepemilikan nasional, pemerintah menempatkan tata kelola yang transparan sebagai salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan program.
Transparansi diperlukan untuk memastikan proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dapat dipertanggungjawabkan.
Program ART Trees juga harus memperhatikan aspek perlindungan serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pemerintah menekankan bahwa pengembangan pembiayaan iklim tidak hanya berorientasi pada peluang ekonomi dari perdagangan karbon, tetapi juga harus memperhatikan integritas lingkungan dan kepentingan pihak-pihak yang berpartisipasi.
Dengan demikian, mekanisme perdagangan karbon kehutanan diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan hutan sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan iklim.
Kemenhut Ingatkan Risiko Penghitungan Ganda dalam Perdagangan Karbon
Rohmat menegaskan bahwa berbagai jalur pembiayaan iklim yang dikembangkan Indonesia harus berjalan saling melengkapi dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan maupun pencatatan hasil pengurangan emisi.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pencegahan penghitungan ganda atau double counting dalam pelaksanaan perdagangan karbon.
Penghitungan ganda terjadi ketika hasil pengurangan emisi yang sama dicatat atau diklaim lebih dari satu kali melalui mekanisme yang berbeda.
Untuk mencegah risiko tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penerapan sistem akuntansi karbon yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan sistem pencatatan yang transparan diperlukan untuk menjaga kredibilitas perdagangan karbon sekaligus memastikan setiap hasil pengurangan emisi memiliki dasar perhitungan yang tepat.
"Jalur pembiayaan harus saling melengkapi, mencegah penghitungan ganda melalui akuntansi yang jelas, dan mendukung komitmen iklim kita," kata Wamenhut Rohmat Marzuki.
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembiayaan karbon yang dikembangkan melalui Program ART Trees harus mendukung pencapaian komitmen iklim nasional Indonesia.
Melalui peluncuran program tersebut, Indonesia membuka peluang perluasan pembiayaan iklim berbasis karbon dengan melibatkan sembilan provinsi yang memiliki kawasan hutan seluas sekitar 38,6 juta hektare.
Pelaksanaan Program ART Trees selanjutnya akan memasuki tahapan persiapan, penilaian, validasi, dan verifikasi dengan tetap mengedepankan transparansi, integritas lingkungan, kepemilikan nasional, serta pembagian manfaat yang adil.
- Penulis :
- Shila Glorya
