Pantau - The Indonesian Institute mendesak proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2027–2032 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi intervensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengungkapkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses seleksi anggota kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Arfianto menyoroti belum diumumkannya susunan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI secara terbuka hingga akhir Oktober 2026, meskipun masa jabatan anggota kedua lembaga akan berakhir pada April 2027.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu harus dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota yang sedang menjabat berakhir.
Arfianto menilai ketidakpastian jadwal pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan rekrutmen berpotensi mempersempit waktu pemeriksaan rekam jejak calon serta membatasi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
The Indonesian Institute Temukan Lima Persoalan dalam Rekrutmen KPU dan Bawaslu
Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian akhir tahun The Indonesian Institute berjudul Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029 yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam proses pemilihan penyelenggara pemilu.
Kajian tersebut menemukan lima persoalan utama, yakni ketidakpastian jadwal rekrutmen, desain seleksi berjenjang dan aturan teknis yang belum konsisten, potensi intervensi politik, lemahnya verifikasi integritas, serta belum optimalnya keterwakilan perempuan dan partisipasi publik.
Arfianto menjelaskan bahwa keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu memiliki dasar konstitusional sehingga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai intervensi politik.
Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme seleksi tetap membutuhkan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah konflik kepentingan maupun praktik negosiasi politik dalam penentuan calon anggota KPU dan Bawaslu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, The Indonesian Institute merekomendasikan Presiden segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 tanpa menunggu penyelesaian revisi Undang-Undang Pemilu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan seleksi memiliki waktu yang cukup sebelum masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu saat ini berakhir.
Selain kepastian jadwal, The Indonesian Institute mendorong keterbukaan kriteria penilaian, hasil pemeringkatan calon, serta skor peserta pada setiap tahapan seleksi.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi proses rekrutmen secara efektif sekaligus mengurangi risiko masuknya kepentingan politik dalam penentuan anggota penyelenggara pemilu.
Verifikasi Integritas Calon Harus Libatkan KPK dan PPATK
Arfianto menekankan pentingnya memperkuat pemeriksaan integritas calon anggota KPU dan Bawaslu maupun anggota tim seleksi melalui verifikasi faktual dan kerja sama dengan lembaga terkait.
Menurutnya, pengawasan masyarakat harus dibuka sejak awal agar informasi mengenai rekam jejak dan potensi konflik kepentingan calon dapat diperiksa secara menyeluruh.
"Partisipasi masyarakat harus dibuka sejak awal melalui mekanisme keberatan publik dan audit rekam jejak. Verifikasi integritas juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan faktual, serta kerja sama dengan KPK dan PPATK. Afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus diterapkan pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya pada penetapan akhir," kata Arfianto.
Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai dapat memperkuat proses pemeriksaan integritas calon penyelenggara pemilu.
The Indonesian Institute juga menekankan pentingnya penerapan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen secara konsisten pada setiap tahapan seleksi.
Ketentuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pertimbangan ketika menentukan anggota terpilih, tetapi juga diterapkan sejak proses penjaringan hingga penilaian calon.
Usulkan Reformasi Seleksi dan Perubahan Mekanisme Uji Kelayakan DPR
Dalam jangka panjang, The Indonesian Institute mengusulkan reformasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen penyelenggara pemilu melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan sejumlah peraturan terkait.
Salah satu usulan utamanya adalah memperkuat independensi tim seleksi agar proses penjaringan dan penilaian calon anggota KPU dan Bawaslu berlangsung profesional serta terhindar dari konflik kepentingan.
Lembaga tersebut juga mengusulkan perubahan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang selama ini dilakukan DPR menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi terhadap calon anggota penyelenggara pemilu dengan peringkat tertinggi dalam proses seleksi.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat objektivitas penilaian sekaligus mengurangi potensi pengaruh kepentingan politik dalam penentuan anggota KPU dan Bawaslu.
The Indonesian Institute turut mendorong penerapan standar seleksi berjenjang secara nasional agar mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu memiliki ukuran penilaian yang konsisten dan jelas.
Selain itu, jadwal rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu dinilai perlu diselaraskan dengan siklus pemilu nasional dan daerah.
Penyesuaian tersebut bertujuan mencegah pergantian anggota penyelenggara pemilu ketika tahapan pemilihan sedang berlangsung sehingga kesinambungan penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Keterwakilan Perempuan dan Pengawasan Publik Jadi Prioritas
The Indonesian Institute juga mengusulkan penguatan aturan afirmasi keterwakilan perempuan melalui perubahan rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara khusus, lembaga tersebut mendorong perubahan istilah "memperhatikan" menjadi "memuat" dalam ketentuan keterwakilan perempuan agar pemenuhan kuota memiliki dasar kewajiban hukum yang lebih tegas.
Perubahan tersebut diharapkan dapat memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak hanya menjadi pertimbangan administratif, tetapi diterapkan secara nyata dalam setiap tahapan seleksi.
Di sisi lain, The Indonesian Institute mengajak masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media untuk terlibat aktif mengawasi seluruh proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu.
Pengawasan tersebut mencakup pembentukan tim seleksi, pemeriksaan rekam jejak calon, pelaksanaan tahapan penilaian, hingga penetapan anggota terpilih.
Keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas lembaga penyelenggara pemilu dalam menghadapi persiapan Pemilu 2029.
- Penulis :
- Arian Mesa
