Gerindra Sebut Fraksi-Fraksi MPR Ingin Pengisian Wakil Presiden Dipercepat

Pantau - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menyatakan fraksi-fraksi partai politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia berlangsung cepat, kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.

Habiburokhman mengatakan kekosongan jabatan wakil presiden perlu segera ditangani karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, meskipun tersedia batas waktu 60 hari untuk proses pengisian jabatan, fraksi-fraksi di MPR berharap pemilihan wakil presiden dapat diselesaikan lebih cepat.

"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekedar 'ban serep'," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Fraksi-Fraksi MPR Ingin Pemilihan Wakil Presiden Berjalan Kondusif

Habiburokhman menjelaskan bahwa partai-partai politik di MPR memiliki keinginan agar proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung lancar tanpa memicu kegaduhan.

Ia menilai percepatan proses tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan dengan pembagian tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, selama menjabat sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka turut menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Habiburokhman menyebut peran tersebut menjadi penting karena Presiden Prabowo memiliki agenda pemerintahan yang padat, baik di dalam maupun luar negeri.

"Ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," kata Habiburokhman.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya segera mengisi kekosongan jabatan wakil presiden agar pembagian tugas pemerintahan dapat kembali berjalan.

Pelantikan Wakil Presiden Akan Disesuaikan dengan Jadwal Prabowo

Meskipun fraksi-fraksi menginginkan proses yang cepat, Habiburokhman mengatakan jadwal pelantikan wakil presiden tetap harus mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo.

Menurutnya, kehadiran Presiden diperlukan dalam Sidang Paripurna MPR yang akan melantik wakil presiden terpilih.

Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda internasional yang kemungkinan perlu diperhitungkan dalam penentuan jadwal pelantikan.

"Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan," kata Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Habiburokhman menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal diperlukan agar proses pelantikan dapat berlangsung dengan kehadiran Presiden.

Presiden Diberi Waktu Maksimal 14 Hari Ajukan Dua Calon Wapres

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Yusril mengatakan Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI.

Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa proses tersebut diawali dengan rapat MPR untuk menetapkan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Setelah penetapan dilakukan, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya.

Kedua nama yang diajukan kemudian akan menjalani proses verifikasi oleh tim MPR sebelum memasuki tahapan pemilihan.

MPR Siapkan Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran

Proses pengisian jabatan wakil presiden dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.

MPR akan menjalankan tahapan kelembagaan yang mencakup penetapan kekosongan jabatan, permintaan nama calon kepada Presiden, dan pemeriksaan persyaratan calon.

Setelah tahapan tersebut selesai, proses pemilihan wakil presiden akan dilanjutkan melalui Sidang Paripurna MPR.

Habiburokhman menegaskan bahwa keinginan fraksi-fraksi untuk mempercepat proses pengisian jabatan tetap harus diselaraskan dengan agenda Presiden dan tahapan yang berlaku.

Dengan demikian, penentuan waktu pemilihan dan pelantikan wakil presiden akan bergantung pada penyelesaian proses di MPR serta penyesuaian jadwal Presiden Prabowo.