Pantau - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta menggandeng Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) untuk memperkuat pengawasan warga negara asing melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Keimigrasian di Yogyakarta, Jumat.
Kegiatan bertema "Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat" tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi warga dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitar.
Wakil Direktur Poltekimipas, Budy Mulyawan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tidak dapat hanya mengandalkan petugas Imigrasi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu aparat memperoleh informasi awal mengenai dugaan pelanggaran hukum keimigrasian.
"Tetapi membutuhkan kesadaran hukum masyarakat serta keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang," katanya dalam kegiatan tersebut.
Imigrasi Yogyakarta Gandeng Kelurahan Mantrijeron Perkuat Pengawasan Orang Asing
Dalam rangkaian penyuluhan, Kantor Imigrasi Yogyakarta bersama Kelurahan Mantrijeron melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi.
Kerja sama tersebut menjadi langkah memperkuat koordinasi antara instansi Imigrasi dan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing berbasis masyarakat.
"Kerja sama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing," ujar Budy Mulyawan.
Melalui program Desa Binaan Imigrasi, masyarakat diharapkan semakin memahami ketentuan hukum keimigrasian serta mampu mengenali potensi pelanggaran yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Warga juga didorong untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran keimigrasian kepada petugas berwenang.
Program tersebut diharapkan dapat membangun jaringan komunikasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan petugas Imigrasi sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Kejaksaan Soroti Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Penyelundupan Manusia
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Benu Elamrusyia, turut memberikan pemaparan mengenai peran kejaksaan dalam mendukung pengawasan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
Benu menjelaskan bahwa keterlibatan kejaksaan dalam TIMPORA mencakup koordinasi antarlembaga, pertukaran data dan informasi, analisis potensi kerawanan, hingga pelaksanaan operasi gabungan.
Menurutnya, terdapat sejumlah tindak pidana keimigrasian yang perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum, termasuk penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen keimigrasian, dan penyelundupan manusia.
Berbagai pelanggaran tersebut membutuhkan penanganan melalui mekanisme hukum yang melibatkan instansi sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, Benu menekankan pentingnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan proses penyidikan dan penuntutan perkara keimigrasian berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keterlibatan berbagai instansi dalam TIMPORA juga diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini.
Warga Dilarang Memeriksa Orang Asing Secara Mandiri
Dosen Poltekimipas, Muhammad Arief Adillah, turut menjadi narasumber dengan menyampaikan materi bertajuk "Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi".
Dalam pemaparannya, Arief mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam mengenali potensi kerawanan yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing.
Masyarakat didorong untuk memberikan informasi awal apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas sesuai prosedur.
Namun, Arief mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tidak berarti warga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan ataupun penindakan secara mandiri.
Warga tidak diperkenankan memeriksa dokumen, melakukan tindakan penegakan hukum, atau mengambil alih kewenangan aparat terhadap orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran.
Seluruh proses pemeriksaan dan penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Masyarakat Diingatkan Waspada Tawaran Kerja Luar Negeri Ilegal
Selain pengawasan orang asing, penyuluhan hukum keimigrasian tersebut turut membahas ancaman tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia melalui jalur tidak resmi.
Arief mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui mekanisme dan prosedur resmi.
"Saya juga mengingatkan warga agar waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang rawan TPPO dan TPPM," katanya.
TPPO merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan TPPM adalah Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.
Kedua bentuk tindak pidana tersebut menjadi perhatian dalam upaya perlindungan masyarakat dari risiko kejahatan yang berkaitan dengan pengiriman dan penempatan pekerja migran secara tidak resmi.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak memiliki kejelasan prosedur maupun mekanisme penempatan.
Imigrasi Dorong Pembentukan Jejaring Informasi Berbasis Masyarakat
Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap terbentuk jejaring informasi yang kuat antara petugas dan masyarakat dalam mendeteksi potensi pelanggaran hukum keimigrasian.
Kerja sama antara Kantor Imigrasi Yogyakarta, Poltekimipas, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pemerintah kelurahan, dan masyarakat juga diharapkan terus berlanjut.
Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kesadaran hukum, koordinasi antarlembaga, pertukaran informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing.
Kantor Imigrasi Yogyakarta menegaskan bahwa pengawasan orang asing bukan semata-mata tanggung jawab petugas Imigrasi, melainkan membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Meski demikian, masyarakat tetap harus menyerahkan seluruh tindakan pemeriksaan dan penegakan hukum kepada instansi yang berwenang agar pengawasan berjalan sesuai ketentuan hukum.
- Penulis :
- Arian Mesa
