Pantau - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara bulat menyetujui perpanjangan mandat Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) selama satu tahun hingga 15 November 2027, di tengah konflik bersenjata dan memburuknya situasi keamanan di sejumlah wilayah negara tersebut.
Keputusan tersebut diambil melalui pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Kamis (12/11/2026).
Perpanjangan mandat dilakukan ketika Republik Afrika Tengah masih menghadapi ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
PBB juga memperingatkan bahwa penarikan pasukan penjaga perdamaian terlalu dini berisiko mengganggu proses pemulihan keamanan di negara tersebut.
Dewan Keamanan PBB Perpanjang Mandat MINUSCA
MINUSCA merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang dibentuk pada 2014 untuk membantu menangani konflik dan ketidakstabilan di Republik Afrika Tengah.
Berdasarkan keterangan di situs resminya, MINUSCA memiliki mandat untuk menangani "krisis keamanan, kemanusiaan, hak asasi manusia, dan politik di Republik Afrika Tengah (CAR) serta implikasi regionalnya".
Misi tersebut dijalankan untuk mendukung stabilitas negara yang mengalami konflik berkepanjangan sejak kudeta pada 2013.
Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata yang menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan memperburuk kondisi kemanusiaan.
Pemerintah Republik Afrika Tengah sebenarnya telah menandatangani perjanjian damai dengan 14 kelompok bersenjata pada 2019.
Namun, kekerasan masih terus terjadi di sejumlah wilayah meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai.
Perpanjangan mandat hingga November 2027 memberikan waktu tambahan bagi MINUSCA untuk melanjutkan tugas stabilisasi dan dukungan keamanan.
Konflik Sudan Perburuk Keamanan Perbatasan Afrika Tengah
Situasi keamanan Republik Afrika Tengah juga menghadapi tekanan akibat konflik yang berlangsung di negara tetangga.
Wilayah perbatasan timur laut dengan Sudan dan Chad menjadi salah satu kawasan yang mengalami peningkatan ancaman keamanan.
Dampak perang di Sudan turut memengaruhi stabilitas wilayah perbatasan Republik Afrika Tengah.
Pada Juni 2026, sejumlah kelompok bersenjata berhasil menguasai kota perbatasan Am-Dafock.
Penguasaan kota tersebut menyebabkan ribuan penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Dalam peristiwa yang sama, serangan terhadap pangkalan PBB mengakibatkan enam personel penjaga perdamaian MINUSCA mengalami luka-luka.
Insiden tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap masyarakat sipil dan personel penjaga perdamaian masih berlangsung.
PBB Ingatkan Risiko Penarikan Pasukan Terlalu Cepat
PBB memperingatkan agar proses penarikan pasukan penjaga perdamaian dari Republik Afrika Tengah tidak dilakukan sebelum kondisi keamanan memungkinkan.
Organisasi internasional tersebut menekankan pentingnya proses pengalihan tanggung jawab keamanan kepada otoritas nasional secara bertahap.
Proses pengalihan harus mempertimbangkan situasi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan kekosongan keamanan.
PBB menilai kondisi keamanan menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan pemerintah setempat mengambil alih tanggung jawab yang selama ini didukung MINUSCA.
Peringatan tersebut disampaikan ketika kekerasan masih terjadi di beberapa wilayah meskipun perjanjian damai telah ditandatangani.
Sebanyak 180 Prajurit TNI Siap Jalankan Misi Perdamaian
Indonesia turut berkontribusi dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah melalui pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Berdasarkan informasi situs resmi TNI Angkatan Udara yang diakses pada Sabtu (14/11/2026), sebanyak 180 prajurit TNI telah disiapkan untuk menjalankan tugas dalam misi MINUSCA.
Personel tersebut tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda 37-M MINUSCA Tahun Anggaran 2026.
Satgas Kizi memiliki tugas utama melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan misi perdamaian.
Selain itu, satuan tersebut akan memberikan dukungan mobilitas pasukan selama menjalankan operasi di wilayah penugasan.
Pelaksanaan tugas direncanakan berlangsung secara profesional dan terukur sesuai kebutuhan misi.
Kesiapan 180 prajurit TNI tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung upaya pemeliharaan perdamaian di bawah mandat PBB.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
