Pantau - Partai Gerindra meyakini dua calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan figur yang memiliki kemampuan menjalankan program strategis pemerintah sekaligus membantu tugas kenegaraan Presiden.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan kerja, dan kapasitas calon dalam menentukan dua nama yang diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," kata Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Gerindra juga menegaskan bahwa pengusulan dua nama calon wakil presiden merupakan kewenangan konstitusional Presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR RI.
Gerindra Sebut Dua Calon Wakil Presiden Bukan Sekadar Formalitas
Sugiat mengatakan dua nama yang nantinya diajukan Presiden Prabowo tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi prosedur pengisian jabatan wakil presiden.
Menurutnya, kedua calon harus memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gerindra meyakini Presiden akan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dalam menentukan figur yang tepat.
Selain kapasitas menjalankan program, aspek keterwakilan wilayah dan generasi juga dinilai menjadi bagian dari pertimbangan strategis.
"Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi," katanya.
Sugiat menilai calon wakil presiden perlu memiliki kemampuan membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan di tengah keberagaman kondisi geografis dan demografis Indonesia.
Prabowo Dinilai Utamakan Kemampuan Jalankan Program Strategis
Sugiat mengatakan pertimbangan Presiden dalam memilih calon wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan latar belakang partai politik.
Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kecocokan kerja dengan Presiden, loyalitas, serta pemahaman terhadap program prioritas pemerintah.
Program strategis yang menjadi perhatian antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Gerindra memandang kemampuan menjalankan agenda tersebut sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan calon wakil presiden.
Sugiat juga menekankan pentingnya kemampuan calon dalam membangun hubungan kerja antara pemerintah dan parlemen.
"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," ujarnya.
Gerindra Yakin Partai Koalisi Terima Keputusan Presiden
Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menyampaikan keyakinannya bahwa partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan memiliki kedewasaan dalam menyikapi proses pemilihan wakil presiden.
Menurutnya, dinamika dalam penjaringan nama calon merupakan bagian dari proses ketatanegaraan.
Ia menilai keputusan akhir Presiden yang kemudian disahkan melalui mekanisme MPR RI perlu menjadi kesepakatan bersama untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Gerindra juga meyakini seluruh partai koalisi akan kembali memusatkan perhatian pada program pemerintahan setelah proses pemilihan selesai.
"Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Sugiat mengatakan Presiden tetap mengedepankan musyawarah dengan pimpinan partai koalisi meskipun pengusulan calon merupakan kewenangannya.
Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor untuk mendengarkan masukan dan menjaga soliditas pemerintahan.
MPR Siapkan Verifikasi dan Sidang Paripurna Awal Desember 2026
Gerindra menyatakan menghormati mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Sugiat menegaskan proses pengusulan calon berada dalam kewenangan Presiden, sementara keputusan pemilihan dilakukan melalui mekanisme di MPR.
"Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan," ujarnya.
Gerindra turut mengapresiasi langkah pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi calon hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026.
Menurut Sugiat, percepatan proses tersebut diperlukan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung berlarut-larut.
Kader Gerindra Tegaskan Tidak Akan Dahului Keputusan Prabowo
Sugiat menegaskan Partai Gerindra tidak akan mendahului keputusan Presiden terkait nama-nama yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Ia mengatakan seluruh kader partai siap menjalankan tugas yang diberikan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya.
"Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," katanya.
Gerindra memastikan akan menghormati keputusan Presiden Prabowo dan proses pemilihan yang berlangsung di MPR RI.
Partai tersebut juga berharap pengisian jabatan wakil presiden dapat mendukung efektivitas pemerintahan serta kelanjutan program pembangunan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
