Pantau - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengusulkan dua langkah untuk mencegah disharmoni atau ketidakharmonisan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Kedua langkah tersebut meliputi revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan pembentukan lembaga mediasi khusus untuk menyelesaikan perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya.
Usulan itu disampaikan Setyo melalui disertasi berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia dalam ujian terbuka program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11/2026).
Setyo menilai ketidakjelasan pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua KPK Usulkan Revisi UU Pemerintahan Daerah
Setyo mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Menurutnya, aturan tersebut belum mengatur secara jelas dan proporsional pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Padahal, keduanya memperoleh mandat demokratis melalui satu proses politik sehingga pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan seharusnya memiliki dasar hukum yang tegas.
"Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing," ujarnya.
Setyo menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan yang berlaku saat ini berpotensi menempatkan wakil kepala daerah dalam kondisi pseudo authority atau kewenangan semu.
Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika seseorang memiliki kedudukan formal dalam struktur pemerintahan dan legitimasi politik, tetapi tidak mempunyai batas kewenangan fungsional yang jelas.
"Temuan ini kami sebut sebagai pseudo authority, yakni suatu keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan bahkan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas," jelasnya.
Menurut Setyo, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan persoalan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya apabila terus berlangsung dalam praktik pemerintahan.
Ia menyebut kondisi itu berpotensi berkembang menjadi disharmony by design, yakni ketidakharmonisan yang terbentuk akibat desain atau pengaturan sistem pemerintahan itu sendiri.
"Apabila ketidakjelasan tersebut berulang dalam praktik dan membentuk pola pemerintahan maka terdapat situasi disharmony by design (disharmoni yang terbentuk dengan sendirinya, red.)," ujarnya.
Frasa 'Membantu' dalam UU Dinilai Picu Ketidakpastian Kewenangan
Setyo juga menyoroti penggunaan frasa 'membantu' dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas wakil kepala daerah.
Menurutnya, penggunaan kata tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam memahami kedudukan, peran, tugas, dan kewenangan wakil kepala daerah.
Ketidakjelasan penafsiran itu dinilai dapat memengaruhi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya serta memicu persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.
"Terhadap hanya satu frasa, yaitu kata 'membantu', rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, Setyo mengusulkan agar revisi UU Pemerintahan Daerah memperjelas pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Setyo Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintah Daerah
Selain revisi undang-undang, Setyo mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai langkah kedua untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara kepala daerah dan wakilnya.
Lembaga tersebut diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan pandangan, konflik kewenangan, atau ketidakharmonisan hubungan kerja dalam pemerintahan daerah.
"Promovendus (saya, red.) juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujarnya.
Setyo menekankan pentingnya keberadaan mekanisme mediasi agar perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya dapat diselesaikan melalui prosedur yang jelas.
Dengan demikian, kedua usulan dalam disertasinya berfokus pada perbaikan regulasi pembagian kewenangan dan penyediaan mekanisme penyelesaian konflik dalam pemerintahan daerah.
Setyo mengakui bahwa disertasi yang disusunnya masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna.
Meski demikian, ia berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.
Selain itu, Setyo berharap gagasan dalam disertasinya dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Penelitian tersebut juga diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.
- Penulis :
- Leon Weldrick
