Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, memperketat standar kebersihan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan kualitas air bersih di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin meminta seluruh pengelola SPPG segera menindaklanjuti berbagai kekurangan teknis yang ditemukan di lapangan.
"Tentunya berbagai kekurangan di lapangan agar segera ditindaklanjuti oleh masing-masing SPPG, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat," kata Imelda di Kota Palu, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, perbaikan fasilitas dan penerapan standar kebersihan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat Program MBG.
Pemkot Palu Minta Perbaikan IPAL dan Fasilitas Pengolahan Makanan
Imelda menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kota Palu perlu membenahi sejumlah fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebersihan dan keamanan pangan.
Perbaikan tersebut mencakup sistem IPAL, fasilitas penyaring lemak, serta tata cara penyimpanan dan pengolahan bahan makanan.
Pengelola dapur MBG juga diminta memperhatikan kebersihan tempat pencucian dan penyimpanan wadah makanan.
Selain itu, kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan bahan pangan menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Satu hal penting adalah pentingnya pemasangan sistem penyaring pada keran air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan mentah seperti sayuran dan daging ayam sehingga meminimalisir risiko kontaminasi," ucapnya.
Pemasangan sistem penyaring air tersebut menjadi salah satu langkah teknis yang diminta pemerintah daerah untuk mengurangi risiko kontaminasi bahan makanan.
Pengelola Dapur MBG Diminta Siapkan Genset
Selain memperketat kebersihan dapur, Pemkot Palu meminta pengelola SPPG memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
Imelda mengarahkan agar setiap dapur MBG menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik.
Pengelola juga diminta aktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar proses pengangkutan sampah berjalan lancar.
Perhatian pemerintah daerah turut diarahkan pada kesiapan fasilitas penyimpanan bahan pangan beku di tengah kondisi pemadaman listrik yang kerap terjadi.
"Saat ini kan lagi sering listrik padam dan kualitas bahan pangan beku harus tetap terjaga, sehingga ke depan setiap pengelola SPPG menyiapkan genset berkapasitas memadai sebagai langkah antisipasi teknis tersebut," sebutnya.
Penyediaan genset dengan kapasitas memadai diharapkan dapat membantu pengelola menjaga kualitas bahan pangan beku ketika terjadi gangguan pasokan listrik.
Pengelola SPPG Wajib Patuhi SOP Distribusi dan Penyusunan Menu
Imelda juga mengingatkan pengelola dan mitra SPPG agar memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pengelola dapur MBG juga diminta rutin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun ahli gizi dalam menyusun menu makanan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan dapur dan penyediaan makanan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
"Harapannya pengelola SPPG dapat meningkatkan standar kebersihan, keamanan pangan, serta profesionalisme pengelolaan dapur agar Program MBG memberi manfaat optimal bagi masyarakat," kata dia.
Sebanyak 37 SPPG Jadi Sasaran Monitoring dan Evaluasi
Pemkot Palu menjadwalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap 37 SPPG di wilayahnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut akan berlangsung selama 15 hari kerja, mulai 17 November hingga 7 Desember 2026.
Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pengelola SPPG menindaklanjuti berbagai kekurangan teknis yang ditemukan.
Melalui peningkatan standar kebersihan, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap SOP, Pemkot Palu berupaya menjaga keamanan makanan yang disediakan melalui Program MBG.
- Penulis :
- Gerry Eka
