Pantau - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir dan persoalan lingkungan, di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Yuke menilai kondisi anggaran yang terbatas berpotensi menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda.
Meski demikian, ia berharap penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata Yuke di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menentukan program pembangunan yang paling mendesak agar penggunaan anggaran tetap efektif.
Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pembangunan Jakarta
Yuke menyebut sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berpotensi terdampak keterbatasan anggaran meliputi penurapan, pengerukan, dan normalisasi sungai.
Ia menilai Pemprov DKI Jakarta harus menentukan wilayah yang lebih dahulu mendapatkan penanganan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya.
Apabila anggaran difokuskan untuk penanganan Sungai Ciliwung, misalnya, pekerjaan serupa di sungai maupun wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan secara cermat.
Yuke menegaskan program yang berkaitan dengan antisipasi banjir dan penanganan lingkungan harus tetap menjadi perhatian utama.
Terlebih, masih terdapat saluran air di Jakarta yang belum tertangani secara menyeluruh akibat luasnya cakupan wilayah.
Karena itu, penentuan prioritas dinilai penting agar pekerjaan infrastruktur yang paling dibutuhkan masyarakat tetap dapat dilaksanakan.
DPRD Tampung Aspirasi Pendidikan Warga Kurang Mampu
Selain persoalan infrastruktur, Yuke turut menyoroti aspirasi masyarakat mengenai akses pendidikan.
Ia mengatakan sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah.
Menurutnya, aspirasi tersebut akan ditampung untuk dicarikan penyelesaian bersama pihak terkait.
"Semua pengajuan kami tampung dan coba carikan solusi. Kami juga meminta kelurahan dan kecamatan untuk bersama-sama membantu menindaklanjuti aspirasi masyarakat," ujarnya.
Yuke berharap koordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat membantu mempercepat penanganan persoalan yang disampaikan warga.
Laporan Masyarakat Diteruskan kepada Dinas Terkait
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Yuke mengaku terus berkoordinasi dengan satuan pelaksana (Satpel).
Koordinasi tersebut dilakukan agar petugas dapat memeriksa kondisi di lapangan dan meneruskan laporan kepada suku dinas terkait.
Langkah itu diharapkan membantu penanganan berbagai persoalan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Selain melalui koordinasi langsung, Yuke menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui LaporYuke.com.
Warga Bisa Pantau Pengaduan melalui LaporYuke.com
Yuke mengatakan layanan LaporYuke.com disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tanpa dibatasi waktu.
Melalui layanan tersebut, warga juga dapat memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan.
"Dengan LaporYuke.com, kami ingin masyarakat kapan pun dan siapa pun bisa menyampaikan laporan. Mereka juga bisa mengetahui apakah pengaduannya sudah dibaca atau ditindaklanjuti," kata Yuke.
Ia berharap keberadaan kanal pengaduan tersebut dapat mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pihak yang menangani persoalan di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
- Penulis :
- Gerry Eka
