Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa untuk memperkuat basis data kependudukan guna menangani 13.103 keluarga risiko stunting (KRS) yang tersebar di 16 kecamatan.
Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengatakan penguatan data diperlukan agar pelaksanaan program penurunan stunting sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemerintah daerah juga meminta setiap OPD memastikan alokasi anggaran penanganan stunting sesuai dengan jumlah keluarga yang menjadi sasaran program.
"Setiap OPD terkait perlu mengonfirmasi secara rinci alokasi anggaran khusus stunting agar selaras dengan jumlah sasaran riil di lapangan, sehingga besaran anggaran yang dikeluarkan berbanding lurus dengan penurunan angka stunting di Sigi," kata Samuel di Bora, Minggu (15/11/2026).
Pemkab Sigi Dorong Sinkronisasi Data Antarinstansi
Samuel menegaskan bahwa sinkronisasi data antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur keberhasilan program penanganan stunting.
Instansi yang perlu memperkuat koordinasi meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Menurutnya, kesesuaian data kependudukan dan kondisi masyarakat diperlukan agar program pemerintah menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya dinilai berdasarkan laporan administratif maupun besarnya penyerapan anggaran.
"Jangan sampai secara administratif kategori penilaian kita sudah baik dan anggaran sudah terserap besar, tapi angka stunting di lapangan justru tidak turun secara signifikan. Ini harus berbanding lurus," ucapnya.
Samuel menekankan bahwa penggunaan anggaran penanganan stunting harus memberikan dampak terhadap penurunan kasus di Kabupaten Sigi.
Sebanyak 13.103 Keluarga Berisiko Stunting Tersebar di 16 Kecamatan
Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 13.103 keluarga risiko stunting yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Sigi.
Tiga kecamatan tercatat memiliki jumlah keluarga risiko stunting paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
"Ada tiga wilayah dengan jumlah KRS tertinggi yakni di Kecamatan Sigi Biromaru sebanyak 2.377 keluarga, Kecamatan Dolo Selatan 1.501 keluarga, dan Kecamatan Palolo sebanyak 1.221 keluarga," sebutnya.
Sementara itu, Kecamatan Kinovaro memiliki 1.211 keluarga risiko stunting, disusul Kecamatan Dolo sebanyak 1.026 keluarga dan Kecamatan Marawola sebanyak 924 keluarga.
Di Kecamatan Dolo Barat tercatat 766 keluarga risiko stunting, sedangkan Kecamatan Sigi Kota memiliki 757 keluarga.
Kecamatan Kulawi mencatat 714 keluarga, Kecamatan Marawola Barat sebanyak 574 keluarga, dan Kecamatan Gumbasa sebanyak 537 keluarga.
Selanjutnya, Kecamatan Pipikoro memiliki 471 keluarga risiko stunting dan Kecamatan Tanambulava sebanyak 419 keluarga.
Adapun Kecamatan Lindu tercatat memiliki 247 keluarga risiko stunting, Kecamatan Nokilalaki sebanyak 182 keluarga, serta Kecamatan Kulawi Selatan sebanyak 176 keluarga.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program penanganan stunting di masing-masing wilayah.
Kader Kesehatan Diminta Aktif Jemput Bola
Samuel meminta seluruh kader kesehatan di Kabupaten Sigi meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis melalui pendekatan jemput bola.
Menurutnya, petugas kesehatan dapat membuka layanan pemeriksaan di lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Lokasi tersebut antara lain kawasan sekitar masjid setelah pelaksanaan ibadah serta gereja pada hari Minggu.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum masuk dalam pendataan maupun ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan kandungan.
"Jika warga ditunggu tidak datang ke fasilitas kesehatan, maka kita yang jemput bola. Dengan data yang valid dan kerja kolaboratif dari tingkat kabupaten hingga desa, maka kasus stunting di Sigi bisa ditekan," kata Wabup Samuel Yansen Pongi.
Angka Stunting Sigi Turun Menjadi 11,55 Persen pada 2025
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, angka stunting di daerah tersebut tercatat sebesar 11,55 persen pada 2025.
Persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan angka sebelumnya yang mencapai 33 persen.
Pemerintah Kabupaten Sigi terus mendorong penguatan basis data dan koordinasi lintas instansi agar program penanganan stunting dapat dilaksanakan sesuai jumlah sasaran di lapangan.
Samuel menekankan pentingnya keselarasan antara penggunaan anggaran, ketepatan pendataan, dan hasil penurunan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.
- Penulis :
- Gerry Eka
