Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang objektif serta perlindungan terhadap korban.
Arifah menyatakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi, terlebih apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketimpangan relasi kuasa antara terlapor dan korban.
"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus yang diduga melibatkan pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
KemenPPPA Kawal Proses Hukum Dugaan Kekerasan Seksual
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan akan mengawal proses hukum dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di NTT.
Arifah menekankan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara objektif, transparan, dan mengutamakan keadilan bagi korban.
"Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," kata Menteri Arifah.
KemenPPPA juga terus memantau perkembangan penanganan perkara bersama pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sekaligus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban.
KemenPPPA Koordinasi dengan UPTD PPA NTT
Dalam penanganan kasus tersebut, KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan korban memperoleh layanan pendampingan dan perlindungan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Selain pendampingan, kementerian juga berupaya memastikan pemenuhan hak korban selama proses penanganan perkara berlangsung.
KemenPPPA menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan korban dalam setiap tahapan penanganan kasus kekerasan seksual.
Kepala Daerah Berinisial YL Dilaporkan ke Polda NTT
Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, kasus tersebut bermula ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh seorang temannya.
Korban kemudian diajak menuju rumah dinas terlapor.
Dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali dalam rentang 11–12 November 2026 di rumah dinas tersebut.
Laporan mengenai dugaan tindak pidana itu selanjutnya ditangani oleh Polda NTT.
Hingga informasi tersebut disampaikan, kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.
KemenPPPA menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif serta korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai kebutuhannya.
- Penulis :
- Gerry Eka
