
Pantau - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan kemajuan pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif dan yudikatif dengan rata-rata capaian fisik masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajarannya meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (15/11/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran masih berada dalam jalur pelaksanaan yang direncanakan.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.
Progres Gedung DPR, DPD, dan MPR di IKN
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai 22,75 persen.
Sementara itu, pembangunan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencatat kemajuan sebesar 24,33 persen.
Pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada pada angka 21,91 persen.
Adapun pembangunan Gedung DPR II telah mencapai 21,66 persen.
Untuk Gedung Sidang Paripurna, capaian konstruksi tercatat sebesar 20,25 persen.
Di luar pembangunan gedung utama, pekerjaan infrastruktur jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan di kawasan legislatif berlangsung lebih cepat dibandingkan konstruksi gedung perkantoran.
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari penyiapan konektivitas antarkawasan di KIPP Nusantara guna mendukung operasional pemerintahan.
Pembangunan Kawasan Yudikatif Capai 32,83 Persen
Di kawasan yudikatif, pembangunan gedung dan infrastruktur jalan mencatat rata-rata kemajuan fisik sebesar 32,83 persen.
Pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen.
Sementara itu, pekerjaan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat kemajuan sebesar 25,27 persen.
Pembangunan jalan di kawasan yudikatif menunjukkan capaian tertinggi, yakni 46,69 persen.
Kemajuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan infrastruktur dasar terus dilakukan bersamaan dengan pembangunan gedung lembaga negara.
Otorita IKN berupaya memastikan seluruh pekerjaan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Basuki Tinjau Investasi Rp1,25 Triliun dari China
Selain meninjau pembangunan kawasan pemerintahan, Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B.
Perusahaan asal China tersebut telah memulai pekerjaan konstruksi sejak Juli 2026.
Nilai investasi yang dikucurkan perusahaan tersebut mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam peninjauan itu, Basuki memberikan arahan mengenai pelaksanaan pembangunan dan standar desain konstruksi.
Menurut Aswin, Kepala Otorita IKN menekankan pentingnya keseriusan pelaksanaan pembangunan agar hasil konstruksi mampu mengakomodasi kebutuhan pasar.
"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin.
Arahan tersebut menjadi bagian dari perhatian Otorita IKN terhadap kualitas pembangunan proyek investasi di kawasan Nusantara.
Kolam Retensi Berkapasitas 243 Ribu Meter Kubik Capai 70 Persen
Rombongan Otorita IKN juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik.
Kemajuan pembangunan kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026.
Otorita IKN memproyeksikan capaian pembangunan paket kolam retensi meningkat menjadi 56,62 persen pada akhir tahun.
Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons atau sponge city di IKN.
Kolam retensi dirancang untuk membantu mengelola limpasan air sekaligus mendukung konservasi sumber daya air.
Keberadaan infrastruktur tersebut juga akan melengkapi jaringan perpipaan air minum di kawasan Nusantara.
Pembangunan IKN Mengacu pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Peraturan tersebut mengatur Tahap II Pembangunan IKN untuk periode 2025–2029.
Otorita IKN memproyeksikan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif guna melengkapi ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.
Kehadiran kedua kawasan tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Otorita IKN masih berupaya mengejar target pembangunan akhir tahun dengan memastikan pekerjaan gedung, jalan, serta infrastruktur pendukung berjalan sesuai rencana.
- Penulis :
- Gerry Eka




