
Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyoroti potensi kebocoran anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah serta menekankan pentingnya mengalihkan hasil efisiensi belanja negara untuk memperkuat pelayanan publik, termasuk perbaikan sekolah dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi kebocoran yang diperkirakan sebesar 30 persen.
Presiden memperkirakan pembenahan sistem pengadaan dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp400 triliun, meskipun perhitungan 30 persen dari Rp1.200 triliun secara matematis menghasilkan Rp360 triliun.
Angka tersebut merupakan perkiraan potensi penghematan, bukan jumlah dana yang telah berhasil diselamatkan pemerintah.
Prabowo Soroti Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
Upaya penghematan belanja negara sebelumnya telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang bersumber dari belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.
Sejumlah komponen belanja menjadi sasaran efisiensi, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, biaya operasional kantor, dan pengadaan barang serta jasa.
Sementara itu, belanja gaji pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari kebijakan penghematan tersebut.
Target efisiensi Rp306,69 triliun berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berbeda dengan perkiraan potensi penghematan pengadaan yang disampaikan Presiden di Palu.
Kedua angka tersebut memiliki dasar perhitungan, periode, dan status pelaksanaan yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai penghematan yang telah terealisasi.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan rencana penambahan anggaran untuk pemerintah daerah.
Presiden menyebut tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar bagi ibu kota setiap provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar untuk setiap kabupaten.
Penggunaan dana tersebut diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.
Pemerintah Targetkan Revitalisasi Puluhan Ribu Sekolah pada 2026
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik.
Prabowo menyampaikan peluang perluasan cakupan perbaikan sekolah dari sekitar 71.000 menjadi 88.000 satuan pendidikan pada 2026.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyampaikan target operasional revitalisasi sebanyak 80.744 sekolah pada 2026.
Angka 88.000 sekolah yang disebut Presiden merupakan potensi perluasan, sedangkan 80.744 sekolah menjadi target operasional yang diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 13 November 2026.
Berdasarkan data kementerian, sebanyak 196.022 satuan pendidikan memiliki prasarana rusak yang membutuhkan penanganan.
Pemerintah merencanakan perbaikan fasilitas pendidikan tersebut secara bertahap hingga 2028.
Selain target revitalisasi pada 2026, Kemendikdasmen juga menargetkan perbaikan sebanyak 100.000 sekolah pada 2027.
Sebanyak 4.374 Sekolah Dilaporkan Selesai Direvitalisasi
Pelaksanaan program revitalisasi sekolah dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan sasaran hingga penyelesaian pekerjaan fisik.
Berdasarkan data yang disampaikan hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 35.769 sekolah telah menandatangani kerja sama revitalisasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.374 sekolah dilaporkan telah menyelesaikan pekerjaan revitalisasi.
Data tersebut menunjukkan perbedaan antara jumlah sekolah yang telah memasuki tahapan kerja sama dan sekolah yang pekerjaan fisiknya sudah selesai.
Selain revitalisasi fasilitas pendidikan, pemerintah juga memiliki rencana pembangunan sekolah baru.
Dalam informasi yang disampaikan, rencana pembangunan tersebut mencakup 66 satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Prabowo Targetkan 1.200 Kampung Nelayan Merah Putih pada Akhir 2026
Selain pendidikan, pemerintah menempatkan pengembangan kawasan pesisir sebagai salah satu agenda pembangunan.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan sekitar 1.000 hingga 1.200 Kampung Nelayan Merah Putih pada akhir 2026.
Pemerintah juga merencanakan penambahan 2.000 kampung nelayan pada akhir 2027.
Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat fasilitas ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat pesisir.
Fasilitas yang direncanakan mencakup dermaga, gudang pendingin, pabrik es, penyediaan bahan bakar minyak, koperasi, dan sarana pemasaran ikan.
Pembangunan fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan penangkapan, penyimpanan, dan distribusi hasil perikanan.
Program ini berbeda dari pembangunan perumahan karena berfokus pada penguatan infrastruktur ekonomi nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Laporkan 100 Kampung Nelayan Beroperasi
Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya melaporkan perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih pada 3 November 2026.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 100 kampung nelayan dinyatakan telah beroperasi.
Sementara itu, pembangunan 1.069 kampung nelayan lainnya ditargetkan selesai secara konstruksi pada 24 Desember 2026.
Penyelesaian pembangunan fisik menjadi salah satu tahapan dalam pelaksanaan program tersebut.
Namun, penyelesaian fasilitas belum secara otomatis menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan karena manfaat ekonomi juga bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan sarana yang dibangun.
Berdasarkan angka yang dikemukakan dalam artikel karya Dr. Ramadhan Pohan, sekitar 3,23 juta nelayan Indonesia menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan.
Jumlah tersebut diperkirakan berkaitan dengan hampir 13 juta jiwa apabila anggota keluarga nelayan turut diperhitungkan.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program pemerintah untuk memperkuat dukungan infrastruktur bagi masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.
Efisiensi Anggaran Diharapkan Berdampak pada Pelayanan Publik
Rencana penghematan belanja negara, revitalisasi sekolah, dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sejumlah agenda yang disampaikan pemerintah dalam upaya meningkatkan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Dalam artikel analisisnya, Dr. Ramadhan Pohan menyoroti pentingnya membedakan antara target anggaran, kemajuan pembangunan fisik, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Perbedaan tersebut terlihat dari target revitalisasi sekolah yang lebih besar dibandingkan jumlah pekerjaan yang telah selesai hingga pertengahan Oktober 2026.
Hal serupa berlaku pada program Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki target penyelesaian konstruksi dan tahapan operasional.
Pelaksanaan kedua program tersebut masih memerlukan pemantauan terhadap penyelesaian pekerjaan dan pemanfaatan fasilitas.
Dengan demikian, perkembangan kebijakan efisiensi anggaran dapat dinilai melalui realisasi penghematan, penyelesaian program, dan hasil pelayanan publik yang dilaporkan pemerintah.
- Penulis :
- Aditya Yohan




