HOME  ⁄  Nasional

Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Usut Tuntas Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Sukoharjo dan Pangandaran

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Usut Tuntas Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Sukoharjo dan Pangandaran
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq. Foto: Mentari/Karisma.)

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak TNI dan Polri mengusut secara transparan dugaan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat terhadap santri di lingkungan pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat.

Maman meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada santri sekaligus memastikan seluruh dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan profesional.

Menurutnya, kedua peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keamanan anak-anak dan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan.

"Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat," tegas Maman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (14/11/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dugaan kekerasan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga harus menjadi momentum evaluasi hubungan antara aparat negara dan lingkungan pesantren.

Maman Minta TNI-Polri Transparan dan Berikan Sanksi Tegas

Maman menyoroti dugaan tindakan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri di Sukoharjo serta dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati di Pangandaran.

Ia menegaskan kewenangan aparat dalam menjalankan tugas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum maupun hak masyarakat.

"Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum," ujarnya.

Maman meminta TNI dan Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kedua peristiwa tersebut.

Ia juga mengingatkan agar permintaan maaf institusi tidak menjadi satu-satunya bentuk penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran hukum.

"Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tersebut.

Meski mendesak penindakan tegas, Maman meminta masyarakat tidak menjadikan kasus tersebut sebagai pemicu permusuhan antara komunitas pesantren dan institusi TNI maupun Polri.

"Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi," tambahnya.

Dorong Kemenag Perkuat Sistem Perlindungan Santri

Selain meminta pengusutan kasus, Maman mendorong Kementerian Agama (Kemenag) berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat sistem perlindungan santri.

Menurutnya, pemerintah perlu menyusun protokol yang mengatur tindakan aparat ketika menjalankan tugas di lingkungan pesantren.

Ia juga mengusulkan penguatan mekanisme pengaduan, penyediaan bantuan hukum, serta layanan pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan.

Maman menilai langkah tersebut penting untuk memastikan pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang aman dari intimidasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia mengingatkan bahwa pengakuan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diikuti kebijakan perlindungan yang nyata.

"Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan," tegasnya.

Perlindungan Santri Harus Menjadi Komitmen Berkelanjutan

Maman menegaskan perlindungan terhadap santri tidak boleh hanya dilakukan ketika kasus kekerasan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap santri memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

"Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum, dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia," pungkasnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026