HOME  ⁄  Nasional

DPR Dorong Revisi UU Keuangan Haji agar BPKH Bisa Perluas Investasi Produktif, Dana Jamaah Tetap Dilindungi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Dorong Revisi UU Keuangan Haji agar BPKH Bisa Perluas Investasi Produktif, Dana Jamaah Tetap Dilindungi
Foto: (Sumber :Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ditemui seusai menghadiri pelaksanaan Sarasehan Nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10/2026). ANTARA/Ananto Pradana.)

Pantau - Komisi VIII DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk memperkuat kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif tanpa mengabaikan keamanan dana jamaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan pengelolaan dana haji dengan kebutuhan pembiayaan ibadah haji yang terus berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan Marwan saat memimpin rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Marwan.

Menurutnya, pengelolaan dana haji perlu diperkuat melalui investasi yang memiliki prospek ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji.

DPR Dorong Investasi Dana Haji ke Sektor Akomodasi dan Transportasi

Marwan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji selama ini masih bertumpu pada instrumen keuangan berbasis syariah.

Ia menilai BPKH perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan investasi langsung pada sektor produktif.

Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah investasi dalam ekosistem pelayanan haji dan umrah.

Sejumlah sektor yang dapat dikaji meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Marwan, investasi pada sektor tersebut berpotensi memberikan keuntungan ekonomi sekaligus mendukung efisiensi pelayanan jamaah.

Namun, ia menekankan bahwa peluang investasi langsung harus dikaji secara menyeluruh sebelum dilaksanakan.

Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan investasi memiliki prospek jangka panjang dan memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan haji.

Komisi VIII DPR RI berharap revisi undang-undang dapat menjadi dasar penguatan strategi investasi BPKH secara lebih produktif dan terukur.

Perlindungan Dana Jamaah Haji Jadi Prioritas

Meski mendukung perluasan investasi, Marwan mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, pemberian ruang investasi yang lebih luas tidak boleh membuat dana jamaah ditempatkan pada kegiatan dengan risiko yang tidak terkendali.

“Perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko,” ujarnya.

Marwan menegaskan bahwa pemanfaatan dana haji harus memperhatikan kesinambungan keuangan dalam jangka panjang.

Selain itu, hak calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu harus tetap mendapatkan perlindungan.

Ia menilai penguatan investasi harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola dan pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, optimalisasi nilai manfaat dana haji diharapkan tidak mengorbankan keamanan dana yang telah disetorkan masyarakat.

Menteri Haji Soroti Peningkatan Daftar Tunggu Jamaah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peningkatan jumlah masyarakat yang mendaftar haji menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan haji.

Menurutnya, jumlah pendaftar yang terus bertambah tidak sebanding dengan keterbatasan kuota keberangkatan haji.

Kondisi tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah calon jamaah dalam daftar tunggu sekaligus meningkatkan akumulasi dana haji yang harus dikelola.

Irfan Yusuf menilai situasi itu membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus tetap berpedoman pada prinsip syariah.

“Untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan diperlukan agar dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat optimal bagi jamaah.

Pemerintah memandang penyempurnaan regulasi sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan keuangan haji secara berkelanjutan.

RUU Keuangan Haji Perkuat Pengawasan BPKH dan Pengelolaan Risiko

Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

Salah satu materi yang diusulkan adalah penguatan tata kelola keuangan haji agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah juga mengusulkan peningkatan koordinasi kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah.

Selain itu, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap BPKH akan diperkuat melalui penyempurnaan regulasi.

RUU tersebut turut memuat pengaturan mengenai pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko akibat penempatan dan investasi keuangan haji.

Pengaturan itu dimaksudkan agar risiko investasi dapat dikelola dengan tetap memperhatikan perlindungan dana jamaah.

Pemerintah juga mengusulkan optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung yang dilakukan BPKH.

Dengan perubahan tersebut, pengelolaan keuangan haji diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji.

Pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi bagian dari upaya DPR dan pemerintah menyempurnakan landasan hukum pengelolaan dana jamaah yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026