HOME  ⁄  Nasional

Polri Usulkan Enam Aturan dalam RUU Penyadapan, Pelanggar Terancam Dipecat Tidak Hormat

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Polri Usulkan Enam Aturan dalam RUU Penyadapan, Pelanggar Terancam Dipecat Tidak Hormat
Foto: Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 16/11/2026 (sumber: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Pantau - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dedy Kusuma Bakti, mengusulkan enam aturan penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Usulan tersebut disampaikan Dedy dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Enam aturan yang diusulkan meliputi pembatasan sasaran penyadapan, larangan penyalahgunaan kewenangan, mekanisme perintah tertulis, pencatatan penggunaan perangkat, penguatan pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Dedy menegaskan bahwa pengaturan yang jelas diperlukan agar kegiatan penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak digunakan di luar tugas aparat.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Polri Usulkan Sasaran Penyadapan Dibatasi Secara Ketat

Dedy menjelaskan bahwa usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif atau terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penyadapan harus diarahkan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi kejahatan yang memiliki tingkat ancaman tinggi.

Pembatasan tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara bebas terhadap pihak yang tidak berkaitan dengan kepentingan keamanan.

Usulan kedua adalah pengaturan larangan tegas terhadap penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan.

Dedy menekankan bahwa penyadapan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu.

Larangan tersebut diusulkan untuk dituangkan secara jelas dalam RUU Penyadapan sehingga terdapat batasan hukum bagi aparat yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

Penyadapan Harus Berdasarkan Perintah Tertulis dan Memiliki Batas Waktu

Usulan ketiga berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penyadapan yang harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan yang berwenang.

Dedy menjelaskan bahwa setiap kegiatan penyadapan perlu memiliki dasar perintah yang jelas dan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Dalam praktik yang selama ini dilakukan Baintelkam Polri, kegiatan penyadapan biasanya berlangsung selama satu bulan.

Selain perintah tertulis dan pembatasan waktu, Dedy mengusulkan penerapan sistem pencatatan serta pemisahan kewenangan antara pihak yang terlibat dalam proses penyadapan.

Mekanisme tersebut dilakukan melalui sistem kompartementasi, yakni pemisahan fungsi antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis penyadapan.

"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.

Pemisahan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses pengusulan, persetujuan, dan pelaksanaan penyadapan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh satu pihak.

Dengan mekanisme tersebut, setiap tahapan penyadapan diharapkan memiliki sistem pengendalian internal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan Alat Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit Berkala

Usulan keempat yang disampaikan Baintelkam Polri adalah kewajiban mencatat seluruh penggunaan sarana atau perangkat penyadapan.

Dedy menegaskan bahwa setiap penggunaan perangkat harus tercatat secara lengkap dan catatan tersebut tidak boleh diubah maupun dihapus.

Ketentuan tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan perangkat sekaligus memudahkan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Selain pencatatan, Polri juga mengusulkan pelaksanaan audit berkala terhadap penggunaan sarana penyadapan.

Audit tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh perangkat digunakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui pencatatan dan audit, penggunaan sarana penyadapan diharapkan dapat diawasi secara lebih ketat.

Pengawasan Penyadapan Libatkan Kabaintelkam, Inspektorat, dan Propam

Usulan kelima berkaitan dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri.

Dedy menjelaskan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara berlapis melalui pengawasan melekat oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Selain Kabaintelkam, fungsi inspektorat serta Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga diusulkan terlibat dalam pengawasan.

"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," kata dia.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penyadapan berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan ruang pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Keterlibatan sejumlah fungsi pengawasan di lingkungan Polri diharapkan dapat memperkuat pengendalian terhadap penggunaan kewenangan penyadapan.

Penyalahgunaan Penyadapan Bisa Berujung Pemecatan Tidak Hormat

Usulan keenam atau terakhir adalah penerapan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan penyadapan.

Dedy menyampaikan bahwa ketentuan sanksi dapat mengacu pada Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan mengenai kode etik profesi dan disiplin anggota Polri.

Dalam penjelasannya, Dedy juga menyebut PP Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai peraturan disiplin anggota Polri.

Menurutnya, pelanggaran dalam pelaksanaan penyadapan dapat dikenai sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri.

Selain pemecatan, anggota yang terbukti melanggar juga dapat dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dedy menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi petugas yang melaksanakan penyadapan secara langsung, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak yang memberikan perintah.

"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya.

Dengan pengaturan tersebut, pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan penyadapan diusulkan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya.

Keenam usulan Baintelkam Polri tersebut diharapkan menjadi dasar pembentukan aturan penyadapan yang memiliki batasan sasaran, prosedur pelaksanaan, sistem pencatatan, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang jelas.

Melalui pembahasan RUU Penyadapan bersama Komisi III DPR RI, Polri berharap kewenangan penyadapan dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026