HOME  ⁄  Nasional

BPKH Targetkan Jadi Pengelola Dana Haji Berkelas Dunia pada 2027, Aset Tembus Rp195,7 Triliun

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

BPKH Targetkan Jadi Pengelola Dana Haji Berkelas Dunia pada 2027, Aset Tembus Rp195,7 Triliun
Foto: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat konferensi pers gelaran 8th International Hajj Fund Forum di JICC, Jakarta, Kamis 15/10/2026 (sumber: ANTARA/Asep Firmansyah)

Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan transformasi kelembagaan menjadi pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia (trusted and world class) pada 2027 melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan diversifikasi investasi.

Target tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi BPKH yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dana haji, penguatan kepercayaan publik, serta optimalisasi nilai manfaat bagi jamaah haji Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan transformasi kelembagaan akan diwujudkan melalui tiga strategi utama yang mencakup perluasan peran kelembagaan, penguatan kapasitas dalam ekosistem haji, serta diversifikasi investasi secara terukur.

"Transformasi ini dilakukan melalui perluasan peran kelembagaan yang didukung penguatan kepercayaan publik dan implementasi tata kelola yang baik," kata Fadlul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).

BPKH Siapkan Tiga Strategi Transformasi Menuju 2027

Fadlul menjelaskan strategi pertama difokuskan pada perluasan peran kelembagaan dengan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji dan memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi BPKH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Strategi kedua diarahkan pada peningkatan kapabilitas kelembagaan sekaligus memperkuat kontribusi strategis BPKH dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran BPKH dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji serta optimalisasi pengelolaan keuangan haji.

Sementara itu, strategi ketiga berfokus pada diversifikasi investasi, termasuk pengembangan investasi langsung, untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaannya dalam jangka panjang.

Diversifikasi investasi tersebut menjadi salah satu langkah BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana secara terukur dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan keuangan haji.

Aset BPKH Capai Rp195,7 Triliun, Dana Kelolaan Tumbuh 6,9 Persen

Selain memaparkan agenda transformasi, Fadlul menyampaikan perkembangan kinerja keuangan BPKH hingga 31 Oktober 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Berdasarkan laporan keuangan tidak terkonsolidasi, total aset BPKH mencapai Rp195,7 triliun atau meningkat 7,7 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, total dana kelolaan BPKH tercatat sebesar Rp188,5 triliun atau tumbuh 6,9 persen secara tahunan.

Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH berhasil mencatat nilai manfaat sebesar Rp10,1 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Adapun surplus komprehensif BPKH mencapai Rp600 miliar atau mengalami peningkatan 4,9 persen secara tahunan berdasarkan laporan keuangan tidak terkonsolidasi.

Pertumbuhan aset dan dana kelolaan tersebut menjadi bagian dari perkembangan kinerja keuangan BPKH dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan dana haji.

Sebanyak Rp150,3 Triliun Dana Haji Dialokasikan untuk Investasi

Berdasarkan komposisi pengelolaan dana hingga akhir Oktober 2026, BPKH mengalokasikan sekitar 80 persen dana kelolaannya atau setara Rp150,3 triliun ke berbagai instrumen investasi.

Sementara itu, sekitar 20 persen atau sebesar Rp38,3 triliun ditempatkan pada instrumen penempatan sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan haji.

Dari sisi pengelompokan dana, dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp184,6 triliun atau sekitar 98 persen dari keseluruhan dana kelolaan BPKH.

Adapun Dana Abadi Umat (DAU) tercatat sebesar Rp3,9 triliun atau sekitar dua persen dari total dana kelolaan hingga 31 Oktober 2026.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dikelola BPKH berasal dari dana penyelenggaraan ibadah haji, sementara sisanya merupakan Dana Abadi Umat.

Rasio Likuiditas BPKH Tercatat 2,21 Kali

Dari sisi kesehatan keuangan, BPKH mencatat rasio likuiditas wajib sebesar 2,21 kali hingga 31 Oktober 2026 berdasarkan perhitungan yang turut memperhitungkan uang muka.

Rasio tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan keuangan BPKH dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan dana haji.

Fadlul menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan pengembangan strategi investasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji.

Melalui tiga strategi transformasi tersebut, BPKH berupaya meningkatkan nilai manfaat dana haji bagi jamaah Indonesia sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga pengelola keuangan haji yang terpercaya dan berkelas dunia pada 2027.

BPKH juga menempatkan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan diversifikasi investasi sebagai fokus utama dalam mendukung pencapaian target transformasi tersebut.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026