HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Usulkan Penghapusan Kewenangan Publik Kadin dalam RUU, Pangkas 43 Pasal Menjadi 19 Pasal

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemerintah Usulkan Penghapusan Kewenangan Publik Kadin dalam RUU, Pangkas 43 Pasal Menjadi 19 Pasal
Foto: Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo dan Adisatrya Suryo Sulisto saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16/11/2026 (sumber: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Pantau - Pemerintah mengusulkan penghapusan kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang melekat pada badan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Usulan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang secara resmi diserahkan pemerintah kepada Komisi VI DPR RI melalui rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Selain menata kewenangan organisasi, pemerintah mengusulkan penyederhanaan RUU Kadin dari semula 13 bab dan 43 pasal menjadi delapan bab dan 19 pasal.

Menteri Perdagangan Budi Santoso hadir dalam rapat tersebut mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang bertindak sebagai koordinator penyusunan DIM pemerintah.

Budi menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan mendasar terkait pengaturan fungsi, tugas, dan kewenangan Kadin agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu perubahan yang diajukan adalah mengganti judul bab yang sebelumnya mengatur fungsi, tugas, dan wewenang Kadin menjadi bab mengenai fungsi dan kegiatan Kadin.

Perubahan tersebut sejalan dengan usulan pemerintah untuk tidak mempertahankan kewenangan organisasi yang memiliki karakteristik sebagai kewenangan badan publik.

Pemerintah Hapus Kewenangan Publik Kadin, Fungsi Advokasi dan Pembinaan Tetap Dipertahankan

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penataan kewenangan Kadin tidak menghilangkan fungsi utama organisasi tersebut dalam mendukung kegiatan dunia usaha.

Pemerintah tetap mempertahankan peran Kadin dalam bidang advokasi, kebijakan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pelaku usaha.

"Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan tetap dipertahankan," kata Budi Santoso.

Menurut Budi, pelaksanaan berbagai fungsi Kadin perlu diselaraskan dengan kewenangan sektoral yang telah dimiliki kementerian dan lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelarasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian peran antara Kadin sebagai organisasi dunia usaha dan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan administratif maupun regulatif.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Kadin adalah penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal (SKA).

Budi menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan dokumen perdagangan luar negeri tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengaturan yang diusulkan, Kadin tidak mengambil alih kewenangan penerbitan dokumen tersebut, melainkan membantu anggotanya memperoleh layanan administrasi yang diperlukan.

Pemerintah juga mengusulkan perubahan istilah dalam rancangan undang-undang terkait kegiatan administrasi dokumen usaha yang dilakukan Kadin.

Istilah legalisasi surat usaha diusulkan untuk diganti menjadi penandasan agar sesuai dengan bentuk kegiatan yang dijalankan organisasi tersebut.

"Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin," kata Budi.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kegiatan Kadin tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian maupun lembaga negara.

Diplomasi Ekonomi Kadin Diusulkan Melibatkan Perwakilan Resmi Indonesia di Luar Negeri

Selain pengaturan dokumen perdagangan dan administrasi usaha, pemerintah mengusulkan penyesuaian ketentuan mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi yang melibatkan Kadin.

Dalam usulan tersebut, kegiatan diplomasi ekonomi diarahkan untuk dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga diusulkan diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai perwakilan yang menangani bidang perdagangan, investasi, dan industri.

Pengaturan tersebut menempatkan kegiatan diplomasi ekonomi Kadin dalam kerangka koordinasi dengan perwakilan resmi Indonesia serta lembaga terkait yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi.

Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah berupaya memperjelas posisi Kadin dalam mendukung hubungan ekonomi internasional tanpa mengambil alih kewenangan lembaga negara.

Kadin tetap dapat menjalankan perannya dalam mendukung kepentingan dunia usaha melalui kegiatan yang selaras dengan kebijakan dan ketentuan pemerintah.

Pemerintah Usulkan Penghapusan 184 Butir DIM dan Penyederhanaan RUU Kadin

Pemerintah turut mengusulkan penyederhanaan struktur RUU Kadin agar pengaturan yang dimuat dalam undang-undang menjadi lebih ringkas.

Dari rancangan awal inisiatif DPR RI yang terdiri atas 13 bab dan 43 pasal, pemerintah mengusulkan perubahan menjadi delapan bab dan 19 pasal.

Dalam DIM yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI, pemerintah mencatat sebanyak 369 butir materi pembahasan terkait pengaturan Kadin.

Dari keseluruhan materi tersebut, pemerintah mengusulkan penghapusan 184 butir DIM sebagai bagian dari penyederhanaan rancangan undang-undang.

Budi menegaskan bahwa penghapusan sejumlah butir DIM tidak berarti seluruh substansi pengaturan yang tercantum di dalamnya akan dihilangkan.

Menurutnya, sejumlah ketentuan yang bersifat teknis dan berkaitan dengan urusan internal organisasi lebih tepat diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.

"Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin," kata Budi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah mengusulkan agar undang-undang lebih berfokus pada pengaturan pokok mengenai kedudukan, fungsi, kegiatan, dan hubungan Kadin dengan pemerintah.

Sementara itu, ketentuan teknis mengenai tata kelola dan urusan internal organisasi diarahkan untuk diatur melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Kadin.

DPR Targetkan Pembahasan RUU Kadin Rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, turut memberikan penjelasan mengenai substansi rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif DPR tersebut.

Adisatrya menjelaskan bahwa RUU Kadin dirancang untuk mengatur kedudukan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, serta organisasi perusahaan.

Cakupan organisasi yang diwadahi Kadin meliputi berbagai kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, Kadin juga ditempatkan sebagai organisasi independen yang menjalankan perannya secara mandiri dan profesional.

Fungsi Kadin mencakup advokasi, kebijakan, pembinaan, dan pendampingan bagi dunia usaha sebagai bagian dari kontribusi organisasi terhadap kegiatan perekonomian nasional.

RUU Kadin yang diajukan sebagai inisiatif DPR RI pada awalnya memuat 13 bab dan 43 pasal sebelum pemerintah menyampaikan usulan penyederhanaan menjadi delapan bab dan 19 pasal.

Perbedaan antara rancangan awal DPR dan usulan pemerintah tersebut akan menjadi bagian dari materi pembahasan lanjutan dalam proses pembentukan undang-undang.

Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Melalui pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR akan menentukan pengaturan mengenai kedudukan, fungsi, kegiatan, serta batas kewenangan Kadin dalam kerangka hukum yang berlaku.

Penataan kewenangan yang diusulkan pemerintah diarahkan untuk memperjelas peran Kadin sebagai organisasi dunia usaha sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatannya tetap selaras dengan kewenangan kementerian dan lembaga negara.

Pembahasan RUU Kadin selanjutnya akan berfokus pada penyelarasan fungsi organisasi, hubungan dengan pemerintah, serta pembagian ketentuan yang perlu diatur dalam undang-undang maupun melalui aturan internal Kadin.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026