
Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerap berbagai aspirasi pelajar Indonesia terkait keamanan media sosial dan perlindungan anak di ruang digital dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan organisasi pelajar yang menyampaikan pengalaman serta keresahan mereka saat menggunakan media sosial.
Meutya menilai keterlibatan pelajar penting karena anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan berbagai platform digital.
Masukan dari para pelajar akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
"Kami mengapresiasi anak-anak muda hebat yang tidak hanya memberi masukan, tapi, juga semangat untuk kami terus melakukan langkah-langkah pelindungan anak di ranah digital," ujar Meutya dalam keterangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pemerintah berupaya memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak sekaligus tetap memberikan akses terhadap informasi dan pengetahuan.
Pelajar Sampaikan Kekhawatiran soal Keamanan Media Sosial
Dalam audiensi tersebut, perwakilan pelajar menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi ketika beraktivitas di ruang digital.
Salah satu perhatian utama adalah kebutuhan terhadap media sosial yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja.
Para pelajar juga menyoroti pentingnya akses informasi serta lingkungan media sosial yang mendukung peningkatan literasi digital.
Meutya mengungkapkan bahwa pengalaman langsung pelajar menjadi masukan penting untuk mengetahui kondisi keamanan digital dari sudut pandang anak.
"Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi, karena mereka juga perlu mendapatkan informasi dan literasi yang lebih banyak lagi," tutur Meutya.
Menurutnya, aspirasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan perlindungan anak tanpa mengabaikan kebutuhan mereka untuk memperoleh informasi.
Pemerintah terus mengupayakan terciptanya lingkungan digital yang lebih aman melalui berbagai kebijakan, termasuk pelaksanaan PP TUNAS.
PP TUNAS Jadi Dasar Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital menjadikan PP Nomor 17 Tahun 2025 sebagai salah satu landasan dalam memperkuat perlindungan anak saat menggunakan layanan digital.
Regulasi tersebut mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak.
Meutya menilai pengalaman dan masukan pelajar dapat membantu pemerintah mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan lebih efektif.
Pelibatan anak dalam pembahasan kebijakan juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan perlindungan yang mereka rasakan secara langsung.
Selain pemerintah, Meutya menegaskan bahwa perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan anak di ruang digital.
Tanggung jawab tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan literasi digital agar anak-anak dapat memperoleh informasi melalui platform teknologi dengan lebih baik.
DPR Soroti Kekerasan Digital yang Semakin Meluas
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa audiensi bersama pelajar merupakan bagian dari upaya memperluas gerakan antikekerasan dan perundungan terhadap anak.
Gerakan tersebut melibatkan sinergi tujuh kementerian untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Doli menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik maupun ucapan.
Perkembangan teknologi turut menghadirkan persoalan kekerasan yang berlangsung melalui media digital.
"Kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal, tetapi, juga ada kekerasan digital yang sekarang sudah mulai meluas,” kata Doli.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan dan perlindungan dapat menjangkau lingkungan digital yang digunakan anak.
Doli juga menilai pelajar memiliki peran penting dalam gerakan tersebut karena mereka memahami persoalan yang terjadi di lingkungan pergaulan masing-masing.
Organisasi OSIS dan Forum Anak Dilibatkan dalam Gerakan Antikekerasan
Audiensi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital turut dihadiri perwakilan berbagai organisasi pelajar.
Organisasi tersebut meliputi OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (Genre), serta Forum Anak.
Kehadiran para pelajar memberikan kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk mendengarkan langsung pengalaman anak dalam menghadapi persoalan keamanan digital.
Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa gerakan antikekerasan terhadap anak perlu terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
"Gerakan ini tidak boleh berhenti. Harus diperluas secara masif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Terutama yang di depan adalah adik-adik pelajar ini karena mereka mengalami langsung dan tahu persis lingkungan mereka," kata Doli.
Pelibatan organisasi pelajar diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi anak dalam pembahasan kebijakan perlindungan digital.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mengupayakan pelaksanaan PP TUNAS sebagai bagian dari langkah pemerintah meningkatkan keamanan anak di media sosial.
Masukan yang disampaikan para pelajar menjadi salah satu bahan dalam upaya memperkuat perlindungan anak serta membangun ruang digital yang lebih aman dan mendukung literasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




