HOME  ⁄  Nasional

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Bahas RUU Tata Cara Pembentukan UU hingga Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Bahas RUU Tata Cara Pembentukan UU hingga Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik
Foto: (Sumber :Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi..)

Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (17/11/2026), dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang serta perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.

Agenda utama rapat mencakup penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.

Setelah mendengarkan pendapat fraksi, DPR akan melanjutkan agenda dengan pengambilan keputusan mengenai penetapan rancangan tersebut sebagai RUU usul DPR RI.

Selain itu, Rapat Paripurna juga dijadwalkan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

DPR Bahas RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (17/11/2026) akan mengawali pembahasan dengan agenda RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI yang akan dimintakan pendapat kepada seluruh fraksi di parlemen.

Setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi, rapat dijadwalkan melanjutkan proses pengambilan keputusan.

Keputusan tersebut berkaitan dengan penetapan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai rancangan undang-undang usul DPR RI.

Agenda ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Dalam jadwal yang diumumkan, belum terdapat informasi mengenai hasil pandangan fraksi maupun keputusan akhir terhadap rancangan tersebut.

RUU Statistik Masuk Agenda Perpanjangan Pembahasan

Selain RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, DPR RI juga menjadwalkan pembahasan RUU tentang Statistik.

Agenda tersebut berfokus pada permintaan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang.

Persetujuan perpanjangan waktu akan dibawa ke forum Rapat Paripurna untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, RUU Statistik menjadi agenda kedua dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Keputusan mengenai perpanjangan waktu pembahasan akan ditentukan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR RI.

Baleg DPR Susun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027

Di luar agenda Rapat Paripurna, DPR RI juga menjadwalkan sejumlah kegiatan melalui alat kelengkapan dewan.

Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi DPR dalam menyiapkan daftar rancangan undang-undang yang diprioritaskan untuk tahun berikutnya.

Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 berlangsung bersamaan dengan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang sedang berjalan di DPR.

Selain Badan Legislasi, beberapa komisi DPR juga dijadwalkan menggelar rapat dengan agenda masing-masing.

Komisi I DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja terkait RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan siber.

Pembahasan RUU KKS menjadi salah satu kegiatan legislasi yang dijadwalkan berlangsung di tingkat komisi pada Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Komisi II DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah kelompok perempuan.

Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas RUU tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu.

Melalui rapat dengar pendapat umum, Komisi II akan menerima pandangan dari kelompok perempuan terkait rancangan undang-undang tersebut.

Komisi XIII DPR Bahas Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM

Komisi XIII DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama sejumlah pejabat dan lembaga negara yang menangani persoalan hak asasi manusia.

Rapat tersebut akan melibatkan Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Agenda pembahasan mencakup evaluasi capaian kinerja lembaga terkait.

Selain itu, rapat akan membahas program perlindungan saksi dan korban yang menjadi bagian dari tugas lembaga-lembaga tersebut.

Komisi XIII juga dijadwalkan membahas tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program dan kebijakan di bidang hak asasi manusia.

Dengan berbagai agenda tersebut, DPR RI pada Selasa (17/11/2026) dijadwalkan menjalankan kegiatan legislasi dan pengawasan melalui Rapat Paripurna, Badan Legislasi, serta sejumlah komisi.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026