HOME  ⁄  Nasional

DPR Desak Sanksi Tegas bagi Perusahaan Terlibat Karhutla di Kalteng, Satu Korporasi Tercatat Terbakar Lima Kali

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Desak Sanksi Tegas bagi Perusahaan Terlibat Karhutla di Kalteng, Satu Korporasi Tercatat Terbakar Lima Kali
Foto: (Sumber :Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026). Foto : Mu/Andri.)

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah setelah ditemukan 14 korporasi telah dikenai sanksi administratif, termasuk satu perusahaan yang mengalami kebakaran berulang hingga lima kali.

Bambang menilai perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan memiliki tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya dari ancaman kebakaran.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera kepada korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga kawasan hutan dan lahan.

“Ini sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,” ujar Bambang kepada Parlementaria.

Sebanyak 14 Perusahaan Terkena Sanksi Administratif Terkait Karhutla

Bambang mengungkapkan bahwa hasil pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI menunjukkan adanya 14 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Dari jumlah tersebut, satu perusahaan bahkan tercatat mengalami kejadian kebakaran berulang hingga lima kali.

Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPR RI karena perusahaan dinilai memiliki kewajiban menjaga wilayah yang telah memperoleh izin pengelolaan.

Bambang meminta pemerintah memastikan pemberian sanksi mampu mencegah terulangnya kebakaran di kawasan konsesi perusahaan.

Ia juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada penindakan, tetapi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

Bambang Soroti Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar Perusahaan

Bambang menilai penyebab kebakaran hutan dan lahan perlu ditelusuri secara menyeluruh dengan mempertimbangkan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya langsung mengaitkan kejadian kebakaran dengan dugaan sabotase tanpa memahami kondisi masyarakat setempat.

“Menurut saya, bukan sabotase, tetapi karena kondisi masyarakat setempat yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Akibatnya, mereka kecewa dan kesulitan mendapatkan penghasilan,” ujarnya.

Ia menilai persoalan akses ekonomi dan penghidupan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan karhutla.

Karena itu, Bambang mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap warga yang tinggal dan menggantungkan penghidupan di sekitar kawasan hutan maupun konsesi perusahaan.

DPR Dorong Legalitas Lahan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial

Selain mendesak penegakan hukum terhadap korporasi, Bambang meminta pemerintah memperluas kepastian hukum atas lahan yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun.

Ia menyoroti keberadaan lahan masyarakat yang belum memiliki legalitas, termasuk lahan yang berada di kawasan hutan produksi.

Menurutnya, program perhutanan sosial dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian akses pengelolaan lahan kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan warga dalam mengembangkan tanaman yang dapat menjadi sumber penghasilan.

“Ke depan, masyarakat kita di Kalimantan Tengah harus diberikan akses legalitas lahannya. Apakah melalui program perhutanan sosial, tetapi dengan pengecualian agar mereka bisa menanam tanaman-tanaman di luar hutan. Saya kira itu yang terpenting,” jelasnya.

Bambang berharap kepastian akses lahan dapat membantu masyarakat mempertahankan sumber penghidupan sekaligus mendukung pengelolaan kawasan yang lebih tertib.

Perusahaan Diminta Pulihkan Lahan Terbakar, Warga Diupayakan Dapat Bantuan Bibit

Bambang juga menekankan pentingnya pemulihan lahan dan kehidupan ekonomi masyarakat setelah terjadi kebakaran.

Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab memulihkan lahan yang terbakar di wilayah konsesinya.

Sementara itu, masyarakat yang kehilangan sawah maupun hasil pertanian akibat kebakaran membutuhkan bantuan agar dapat kembali menjalankan kegiatan produksi.

Bambang mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif bagi warga terdampak.

Bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bibit, termasuk untuk pengembangan kebun rakyat.

“Kalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap. Kemudian juga ada bibit kebun rakyat yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.

Bambang Jelaskan Ketentuan Pembakaran Lahan Maksimal Dua Hektare

Terkait praktik pembukaan lahan oleh masyarakat, Bambang menjelaskan bahwa terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran secara terbatas.

Menurut penjelasannya, pelaksanaan pembakaran harus memperoleh izin kepala desa dan dilakukan secara bertahap.

Luas lahan yang dibakar dibatasi maksimal dua hektare serta tidak boleh dilakukan secara serentak.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembakaran juga harus dijaga agar tidak menimbulkan kebakaran yang meluas.

“Memang ada ketentuan bahwa masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk melakukan pembakaran dengan izin kepala desa. Namun, pelaksanaannya harus bertahap, maksimal dua hektare, dan harus dijaga. Tidak boleh dilakukan secara serentak,” tutupnya.

Bambang menilai penegakan hukum terhadap perusahaan, kepastian akses lahan masyarakat, serta pemulihan ekonomi warga terdampak perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026