HOME  ⁄  Nasional

Divpropam Polri Sidang Etik Perwira Tinggi EHS Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal, Terancam Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Divpropam Polri Sidang Etik Perwira Tinggi EHS Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal, Terancam Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Foto: (Sumber :Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/pri..)

Pantau - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri, Selasa (17/11/2026).

Sidang etik tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof), lantai dua Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan EHS.

“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” katanya.

Sidang tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Polri terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan akses sistem pemantauan di lingkungan Bareskrim.

EHS Diduga Menyalahgunakan Wewenang dan Melakukan Akses Ilegal

Trunoyudo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap EHS berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran ketika menjalankan tugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur.

Selain itu, EHS diduga melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan fasilitas di Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan masa jabatan EHS sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas pada bagian yang sama.

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik profesi kepolisian.

Hingga sidang dimulai, belum ada keputusan atau sanksi etik yang diumumkan terhadap EHS.

Sidang Etik Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Sidang KKEP terhadap EHS dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota komisi.

Posisi wakil ketua merangkap anggota dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan.

Sementara itu, tiga anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Majelis tersebut bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan EHS berdasarkan proses persidangan.

Trunoyudo memastikan bahwa sidang dilaksanakan secara profesional, prosedural, dan proporsional.

Menurutnya, proses pemeriksaan juga harus menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.

Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa bagi Anggota

Dalam keterangannya, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak memberikan kekebalan hukum maupun perlakuan khusus kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

Ia memastikan proses penegakan aturan internal berlaku bagi seluruh anggota kepolisian tanpa memandang pangkat atau jabatan.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” katanya.

Trunoyudo menyatakan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan sidang kode etik.

Ia juga memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap EHS dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Bareskrim Sebelumnya Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus dugaan penyadapan ilegal sebelumnya telah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Selain proses pidana, Divpropam Polri juga melakukan pemeriksaan etik terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat.

Salah satu sidang etik sebelumnya telah digelar terhadap anggota berinisial AS pada Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AS.

Sementara itu, proses sidang etik terhadap EHS mulai berlangsung pada Selasa (17/11/2026) dan belum diumumkan hasil akhirnya.

Polri menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas serta prinsip persamaan kedudukan setiap anggota di hadapan hukum.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026