
Pantau -- Kemunculan nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka memantik analisis kalangan akademisi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Usakti), Abdul Fickar Hadjar menilai rekam jejak panjang Yusril dalam penyelenggaraan negara dapat menjadi pertimbangan kuat mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Abdul Fickar menegaskan cawapres wajib menguasai kemampuan teknis pengelolaan pemerintahan di samping pengalaman birokrasi.
Pengalaman panjang Yusril sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), hingga Menko saat ini dinilai relevan menghadapi penugasan langsung dari kepala negara.
"Calon wakil presiden harus memiliki kemampuan memimpin kegiatan secara teknis. Sebab, ada kemungkinan wakil presiden akan mendapatkan penugasan dari presiden ketika presiden sedang menjalankan aktivitas kebijakan," kata Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/26).
Abdul Fickar mengingatkan pertimbangan utama pemilihan wapres tetap bertumpu pada kemampuan membangun kerja sama harmonis bersama presiden.
Posisi wapres berfungsi menyokong keberhasilan tugas kepala negara sehingga kesamaan cita-cita memajukan rakyat menjadi syarat mutlak.
Selain kapasitas teknokratis, penentuan kursi orang nomor dua di Indonesia juga bergantung pada kompromi antara presiden dan kekuatan politik di parlemen.
Dukungan politik tersebut akan menentukan tingkat legitimasi serta kelancaran hubungan kerja pemerintahan ke depan.
"Kepentingan-kepentingan bisa dikompromikan bersama antara presiden dan kekuatan-kekuatan politik lainnya sehingga terjadi sinergi, meskipun masing-masing tetap mengerjakan tugas dan kewajibannya. Karena itu, legitimasi dan kapasitas akan tercermin dari penilaian DPR dan MPR," pungkas Abdul Fickar.
- Penulis :
- Khalied Malvino




