HOME  ⁄  Nasional

Tonny Tesar Dorong RUU Papua Utara Demi Keadilan Warga

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Tonny Tesar Dorong RUU Papua Utara Demi Keadilan Warga
Foto: Anggota Komisi XIII DPR Dapil Papua, Tonny Tesar mendorong RUU Papua Utara masuk Prolegnas 2027 demi mewujudkan pemekaran wilayah adat Saireri. (PANTAU/Khalied Malvino)

Pantau - Desakan pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua kembali bergulir kencang di Senayan.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

Tonny mengungkapkan aspirasi pemekaran wilayah yang disuarakan para bupati serta anggota Majelis Rakyat Papua pada 1 Oktober 2026 telah diakomodasi dalam rancangan prioritas legislasi.

DPR menjadwalkan pembahasan lanjutan bersama Kementerian Hukum serta Dewan Perwakilan Daerah pada 25 November 2026.

“Kami bersyukur bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Papua pada 1 Oktober 2026 oleh para bupati dan juga anggota MRP sudah diakomodasi dan masuk dalam daftar yang akan diusulkan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPD,” ujar Tonny Tesar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Legislator Dapil Papua itu menjelaskan pembentukan Papua Utara merupakan mandat otonomi khusus demi menyempurnakan penataan berbasis tujuh wilayah adat.

Enam wilayah adat lain telah memiliki provinsi sendiri sehingga wilayah adat Saireri mendesak untuk segera dimekarkan demi keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Wacana pembentukan Provinsi Papua Utara sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2022 dan sempat mencapai tahap finalisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kendati sempat tertunda akibat pertimbangan keterbatasan anggaran, Tonny menilai alasan klasik tersebut tidak boleh lagi menghambat pemekaran wilayah.

Ia membandingkan kapasitas APBN tahun 2022 yang berkisar di angka Rp3.100 triliun dengan proyeksi APBN 2027 yang menembus Rp4.060 triliun.

Peningkatan kapasitas fiskal tersebut membuktikan adanya ruang anggaran yang memadai bagi pemerintah pusat untuk mewujudkan pemekaran.

“Kalau kita mau menunggu sampai adanya kecukupan dana baru pemekaran, ini sesuatu yang tidak bisa jalan. Kalau kita bicara tentang keterbatasan alokasi dana, maka tidak akan ada pemekaran di Provinsi Papua,” tegasnya.

Tonny mendesak pemerintah menunjukkan kemauan politik nyata guna mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menyejahterakan masyarakat di wilayah adat Saireri.

Penulis :
Khalied Malvino
FLOII 2026