
Pantau - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengusulkan penerapan kuota keterwakilan penyandang disabilitas sebesar 10 persen dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperluas kesempatan politik bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Ketua Dewan Pertimbangan PPDI, Gufroni Sakaril, menyampaikan usulan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Gufroni menilai kebijakan afirmasi berupa kuota khusus diperlukan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti kontestasi politik, terutama pencalonan anggota legislatif.
Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan kebijakan afirmasi sebagaimana ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.
"Kami sebenarnya iri kepada teman-teman perempuan karena telah mendapatkan afirmasi 30 persen. Kalau disabilitas sama sekali tidak. Mudah-mudahan ke depan, disabilitas juga bisa mendapatkan kuota, misalnya 10 persen," ujar Gufroni.
PPDI Soroti Minimnya Keterwakilan Penyandang Disabilitas di DPR
Gufroni mengatakan belum adanya ketentuan kuota afirmasi menyebabkan jumlah penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif masih sangat terbatas.
Kondisi tersebut turut memengaruhi peluang penyandang disabilitas untuk terpilih dan menduduki kursi di lembaga perwakilan rakyat.
Ia menyoroti minimnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam lembaga legislatif, khususnya di DPR RI, meskipun kelompok tersebut memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya.
"Teman-teman banyak yang mencoba menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pemilu. Karena tidak ada kuota, sangat sedikit yang bisa menjadi caleg, apalagi yang terpilih. Karena kuotanya nol persen, yang terpilih juga nol persen," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PPDI mengusulkan agar RUU Pemilu memuat ketentuan mengenai alokasi kursi khusus bagi kelompok penyandang disabilitas.
Alokasi kursi khusus tersebut diharapkan dapat membuka jalur keterwakilan politik sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan.
Selain alokasi kursi, PPDI juga meminta agar partai politik diwajibkan menyediakan kuota pencalonan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD.
Pengaturan tersebut diusulkan menggunakan pendekatan kebijakan afirmasi yang serupa dengan ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif.
Kuota 10 Persen Dinilai Bisa Membuka Kesempatan Politik Lebih Luas
PPDI berharap penerapan kuota pencalonan sebesar 10 persen dapat mendorong partai politik memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu legislatif.
Gufroni menilai kesempatan mencalonkan diri juga dapat menjadi sarana pembelajaran politik bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berpartisipasi dalam proses demokrasi.
"Nanti akan ada pembelajaran di sana, teman-teman juga ada keinginan untuk bisa terlibat mencalonkan diri, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya," ucap dia.
Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan politik tidak seharusnya hanya terbatas sebagai pemilih, tetapi juga harus mencakup kesempatan menjadi calon anggota legislatif dan menduduki jabatan publik.
PPDI menekankan bahwa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari pemenuhan prinsip partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas.
Prinsip tersebut berkaitan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).
Gufroni menjelaskan bahwa partisipasi bermakna tidak cukup diwujudkan hanya dengan mengundang penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi atau memberikan masukan dalam forum konsultasi.
Menurutnya, penyandang disabilitas juga perlu memperoleh kesempatan untuk menduduki posisi yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Keterlibatan langsung dalam lembaga pengambil keputusan diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelompoknya melalui mekanisme politik formal.
PPDI Tegaskan Penyandang Disabilitas Berhak Jadi Kepala Daerah hingga Presiden
Selain memperjuangkan keterwakilan di DPR dan DPRD, PPDI menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih sekaligus dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.
Gufroni mengatakan hak untuk dipilih tidak hanya berlaku dalam pencalonan anggota legislatif, tetapi juga mencakup kesempatan menduduki jabatan eksekutif.
Penyandang disabilitas, menurutnya, memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, bahkan sebagai presiden.
"Tidak saja sebagai DPR, DPRD, tetapi juga mungkin bupati, wali kota, bahkan presiden," ujarnya.
PPDI menilai kesetaraan kesempatan dalam pencalonan jabatan publik perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu agar penyandang disabilitas tidak menghadapi hambatan dalam menggunakan hak politiknya.
Kesempatan tersebut juga dinilai penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.
PPDI Minta Akses Menjadi Anggota KPU dan Bawaslu Dibuka Lebih Luas
PPDI juga menyoroti pentingnya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu.
Gufroni menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menjadi bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Kesempatan tersebut perlu dibuka baik di tingkat pusat maupun daerah agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam KPU dan Bawaslu menjadi salah satu aspek yang diperjuangkan PPDI untuk memperluas kesetaraan kesempatan di bidang politik.
PPDI berharap pembahasan RUU Pemilu dapat mengakomodasi berbagai usulan tersebut, mulai dari kuota pencalonan legislatif sebesar 10 persen, alokasi kursi khusus, hingga kesempatan menduduki jabatan politik dan menjadi penyelenggara pemilu.
Gufroni menegaskan bahwa regulasi pemilu perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politik secara setara.
"Kesempatan kesetaraan ini mesti harus kita buka lebar di dalam UU Pemilu," ujar Gufroni.
Melalui usulan perubahan pengaturan dalam RUU Pemilu, PPDI mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga memperoleh kesempatan menjadi calon pejabat publik, anggota lembaga perwakilan, dan penyelenggara pemilu.
- Penulis :
- Arian Mesa




