HOME  ⁄  Nasional

Pemkab Bekasi Dukung Revitalisasi 4.133 Hektare Tambak Pantura, Siapkan Monitoring di Muaragembong

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemkab Bekasi Dukung Revitalisasi 4.133 Hektare Tambak Pantura, Siapkan Monitoring di Muaragembong
Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin bersama perwakilan KKP dan KSP usai rapat koordinasi laporan perkembangan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat di ruang kerja Bupati Bekasi, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyatakan kesiapan memfasilitasi program pemerintah pusat untuk merevitalisasi 4.133 hektare tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Program revitalisasi tambak tersebut kini memasuki tahap pemantauan lapangan untuk memastikan kesiapan wilayah serta kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan yang dibutuhkan agar program strategis tersebut berjalan sesuai rencana.

Hal itu disampaikan Endin dalam keterangannya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026).

"Kami siap memfasilitasi kegiatan monitoring yang dijadwalkan dilakukan besok Rabu oleh pemerintah pusat melalui Kepala KSP, Gubernur Jawa Barat berikut jajaran serta seluruh kepala daerah penerima program revitalisasi ini di Jawa Barat," kata Endin.

Kegiatan pemantauan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) dengan melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, serta sejumlah kepala daerah penerima program revitalisasi tambak.

Pemkab Bekasi Siapkan Dukungan untuk Revitalisasi Tambak Pantura

Endin menjelaskan bahwa fasilitasi yang diberikan Pemkab Bekasi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dukungan tersebut mencakup penyiapan berbagai kebutuhan untuk membantu kelancaran kegiatan pemantauan hingga tahapan pelaksanaan revitalisasi tambak.

Menurutnya, program revitalisasi tambak Pantura membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Pemkab Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan bentuk dukungan berdasarkan kebutuhan serta arahan dari instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan dan pembagian tugas masing-masing instansi.

Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Dilakukan di Muaragembong

Sebelum memasuki tahap pemantauan lapangan, Pemkab Bekasi telah melakukan sosialisasi program revitalisasi tambak kepada masyarakat di wilayah sasaran.

Sosialisasi tersebut dilakukan secara berulang untuk memastikan warga memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan pertambakan.

Selain sosialisasi, pemerintah daerah telah mendampingi kegiatan peninjauan lokasi serta penjaringan aspirasi masyarakat di sejumlah desa sasaran.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, yang menjadi salah satu lokasi program revitalisasi tambak Pantura.

"Pemkab Bekasi sebelumnya juga telah mendampingi kegiatan peninjauan dan penjaringan aspirasi masyarakat di sejumlah titik desa sasaran wilayah Kecamatan Muaragembong," kata Endin.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah mengutamakan penyerapan aspirasi perangkat desa dan masyarakat yang tinggal di kawasan sasaran revitalisasi.

Aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses pendampingan sebelum pemerintah pusat menetapkan langkah teknis pelaksanaan program.

Pemkab Bekasi Tunggu Arahan Teknis KKP dan Kantor Staf Presiden

Endin menegaskan bahwa Pemkab Bekasi tidak akan mengambil langkah lebih lanjut terkait substansi program sebelum memperoleh arahan teknis dari pemerintah pusat.

Arahan tersebut terutama berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kantor Staf Presiden (KSP) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi tambak.

Menurut Endin, pemerintah daerah perlu memastikan setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat di wilayah sasaran pada prinsipnya menyesuaikan diri dengan program yang direncanakan pemerintah.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus memperhatikan arahan dan kewenangan pemerintah pusat agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaannya.

"Pada prinsipnya, masyarakat menyesuaikan dengan program pemerintah. Namun, kami tentu perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai arahan dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan terhadap program ini," kata Endin.

Pemkab Bekasi juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti hasil koordinasi bersama KKP dan KSP terkait kebutuhan pelaksanaan program.

Tindak lanjut tersebut termasuk memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan kegiatan pemantauan lapangan di kawasan tambak sasaran revitalisasi.

Monitoring Tambak di Muaragembong Libatkan Pemerintah Pusat

Kegiatan pemantauan lapangan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Muaragembong dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah.

Pemkab Bekasi akan mendampingi tim pemerintah pusat selama kegiatan peninjauan lokasi revitalisasi tambak berlangsung.

Pendampingan tersebut bertujuan membantu memastikan kesiapan wilayah sekaligus memberikan gambaran langsung mengenai kondisi kawasan pertambakan dan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat diharapkan dapat memperoleh informasi lapangan yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan langkah pendampingan berdasarkan hasil koordinasi serta kebutuhan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan revitalisasi tambak secara terarah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Revitalisasi 4.133 Hektare Tambak Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Pesisir

Pemkab Bekasi berharap program revitalisasi 4.133 hektare tambak Pantura dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya warga yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambakan.

Program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembenahan kawasan tambak yang menjadi sasaran revitalisasi.

Endin menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu menyukseskan program tersebut dengan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai substansi dan teknis pelaksanaannya.

"Kami siap memfasilitasi dan membantu menyukseskan program ini. Untuk substansi maupun teknis pelaksanaan, tentu kami akan menyesuaikan dengan arahan dan kebutuhan dari pemerintah pusat," kata Endin.

Melalui dukungan pemerintah daerah, sosialisasi kepada masyarakat, penjaringan aspirasi, serta pemantauan lapangan, pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat berjalan lancar.

Program tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan pertambakan di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026