HOME  ⁄  Nasional

Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, Pastikan Belum Ada Izin Pertambangan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, Pastikan Belum Ada Izin Pertambangan
Foto: (Sumber :Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan.)

Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Provinsi Banten tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga kini tidak ada izin tambang yang diterbitkan, baik di dalam kawasan konservasi maupun di perairan sekitarnya.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia untuk menjelaskan ketentuan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Menurut Anggia, wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

ESDM Jelaskan Riwayat Penetapan Wilayah Pertambangan Sejak 2013

Dwi Anggia menjelaskan bahwa proses penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) telah berlangsung sejak 2013.

Pada tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk WUP yang berada di perairan laut Banten.

Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut menjadi dasar masuknya sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam wilayah usaha pertambangan.

Penetapan itu kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan tersebut kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang yang disertai perbaikan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Izin Menambang

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi.

Potensi tersebut menjadi salah satu dasar teknis untuk memasukkan wilayah perairan tertentu ke dalam kategori WUP.

Meski demikian, Anggia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak dapat disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Dengan demikian, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak secara otomatis memberikan hak kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk melakukan penambangan.

Kegiatan pertambangan tetap memerlukan proses perizinan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Izin Tambang Wajib Penuhi Persyaratan Tata Ruang dan Lingkungan

Kementerian ESDM menyatakan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan harus mengikuti seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses perizinan juga harus memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang.

Untuk kegiatan di wilayah perairan, pemohon wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Selain itu, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.

Status Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon Tetap Dilindungi

Dwi Anggia memastikan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan sebagai WUP tidak mengubah status maupun fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.

Kementerian ESDM menyatakan bahwa perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola pertambangan sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Kementerian ESDM memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun wilayah perairan di sekitarnya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026