HOME  ⁄  Nasional

Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset, Nama Rancangan Berubah dan Disiapkan Menuju Rapat Paripurna

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset, Nama Rancangan Berubah dan Disiapkan Menuju Rapat Paripurna
Foto: (Sumber :Komisi III DPR RI saat rapat dengan pemerintah soal RUU tentang Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.)

Pantau - Komisi III DPR RI memasuki tahap finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset setelah tim perumus dan tim sinkronisasi menyelesaikan penyelarasan substansi serta perbaikan redaksional rancangan aturan tersebut, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan proses finalisasi dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya.

Dalam proses tersebut, DPR juga menyetujui perubahan nama rancangan menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

RUU tersebut dijadwalkan menuntaskan tahapan pembahasan di Komisi III sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk proses persetujuan menjadi undang-undang.

Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rampungkan Pembahasan RUU

Soedeson menjelaskan bahwa tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja Komisi III DPR RI.

Kedua tim melakukan penyesuaian terhadap hasil pembahasan substansi yang tercantum dalam DIM RUU Perampasan Aset.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, penyelarasan dilakukan untuk memastikan isi rancangan undang-undang sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disepakati.

Timus dan timsin juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter dalam proses penyempurnaan naskah.

Pelibatan tenaga ahli tersebut bertujuan menyesuaikan tata bahasa dan teknik penyusunan rancangan dengan ketentuan perundang-undangan.

DPR Perbaiki Redaksi dan Sinkronisasi Antar-Pasal

Soedeson mengatakan proses finalisasi mencakup perbaikan penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, serta tanda baca dalam rancangan undang-undang.

Tim juga memeriksa konsistensi penomoran dan sistematika pasal agar sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyempurnaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain perbaikan redaksional, tim melakukan pemeriksaan terhadap hubungan dan kesesuaian ketentuan antar-pasal.

"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ucapnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pertentangan ketentuan maupun perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan.

Nama RUU Perampasan Aset Resmi Disepakati Berubah

Dalam proses pembahasan, Komisi III DPR RI juga menyepakati perubahan nomenklatur rancangan undang-undang.

Nama yang sebelumnya digunakan adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Setelah pembahasan, nomenklaturnya disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Soedeson menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan di tingkat panitia kerja.

Setelah penyelarasan selesai, laporan hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi disampaikan kepada Panja Komisi III DPR RI.

"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata dia.

RUU Perampasan Aset Disiapkan Menuju Rapat Paripurna DPR

Berdasarkan agenda pembahasan, Komisi III DPR RI dijadwalkan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).

Penyelesaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum rancangan undang-undang dibawa ke tingkat berikutnya.

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan menjadi undang-undang.

Meski proses finalisasi telah dilakukan, RUU Perampasan Aset masih harus melewati tahapan persetujuan yang berlaku sebelum dapat disahkan.

Komisi III DPR RI kini menunggu tindak lanjut dan keputusan Panja atas laporan hasil perumusan serta sinkronisasi rancangan undang-undang tersebut.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026