HOME  ⁄  Nasional

Andreas Eddy Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Dunia Usaha demi Kejar Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Andreas Eddy Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Dunia Usaha demi Kejar Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun
Foto: (Sumber :Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam kunjungan kerja BAKN di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Nadya/sai.)

Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam mengejar kekurangan target penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Andreas menegaskan bahwa kebijakan perpajakan harus menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak menghambat aktivitas usaha serta penciptaan lapangan kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas saat memberikan keterangan mengenai kondisi penerimaan pajak nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski mengalami pertumbuhan, realisasi tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Pemerintah pun masih menghadapi tantangan untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Andreas Eddy Ingatkan Pajak Harus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Andreas menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi penting dalam kebijakan fiskal, yakni sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan dunia usaha sebelum mengambil langkah untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Yang pertama kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi. Yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, tapi juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi," ujar Andreas kepada Parlementaria.

Ia mengingatkan bahwa tekanan perpajakan yang terlalu besar terhadap pelaku usaha berpotensi menghambat ekspansi bisnis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja maupun membuka lapangan pekerjaan baru.

Karena itu, Andreas meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan kondisi dunia usaha dan daya tahan perekonomian nasional.

Ia menilai kebijakan fiskal yang tepat harus mampu menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan negara.

Pemerintah Diminta Evaluasi Belanja Negara dan Perkuat Efisiensi

Selain mengingatkan dampak kebijakan perpajakan terhadap dunia usaha, Andreas mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan belanja negara sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal.

Menurutnya, langkah mengejar kekurangan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Andreas mendukung penguatan efisiensi belanja pemerintah, terutama dengan mengutamakan program-program produktif yang memberikan manfaat langsung bagi perekonomian.

"Jadi, perlu keseimbangan selain mengejar penerimaan negara secara batas-batas tertentu, tapi juga mengevaluasi kebijakan belanja ini," imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi agar kebijakan fiskal tidak justru menekan sektor produktif.

Penciptaan lapangan kerja juga harus tetap menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan maupun menentukan prioritas belanja negara.

Dengan demikian, upaya pemerintah memenuhi target penerimaan pajak diharapkan tetap berjalan seiring dengan penguatan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026