
Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah merampungkan draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemulihan hak korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebelumnya ditangani pemerintah pada era Presiden Joko Widodo.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan draf Inpres tersebut telah diselesaikan sejak enam bulan lalu dan diserahkan kepada Istana sekitar lima bulan lalu.
Menurutnya, proses peninjauan ulang dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga telah dilakukan sehingga dokumen tersebut tinggal diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan Presiden.
Penjelasan tersebut disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Natalius Pigai Sebut Draf Inpres Tinggal Menunggu Tanda Tangan Presiden
Pigai menjelaskan bahwa penyusunan draf Inpres pemulihan korban pelanggaran HAM berat telah diselesaikan KemenHAM sebagai tindak lanjut program pemulihan hak korban.
Setelah diserahkan kepada Istana, dokumen tersebut menjalani proses koordinasi dan harmonisasi bersama kementerian serta lembaga terkait.
Atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditugaskan mengoordinasikan proses harmonisasi tersebut.
Pigai mengatakan tahapan peninjauan ulang atau revisit telah dilaksanakan melalui koordinasi yang dipimpin Yusril.
"Jadi bahwa sekarang setelah revisit sudah dikoordinasikan oleh Pak Menko. Tinggal diserahkan kepada Setneg untuk ditandatangani Presiden. Sehingga berikut yang proses pemulihan 12 kasus sebelumnya, menurut saya tidak akan mengalami hambatan," ujar Pigai.
Ia optimistis program pemulihan hak korban dapat segera dilaksanakan setelah Inpres memperoleh tanda tangan Presiden.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi dan penetapan instruksi presiden.
Pigai Minta Penyelesaian 12 Kasus Lama Tidak Diubah
Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai juga menanggapi masukan anggota dewan dan memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ia meminta agar penyelesaian 12 kasus yang telah ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kembali dipersoalkan karena menurutnya telah melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.
Pigai berpendapat bahwa apabila penyelesaian melalui jalur yudisial hendak ditempuh, pendekatan tersebut sebaiknya diarahkan kepada lima kasus lain yang belum ditangani pada pemerintahan sebelumnya.
"Begini, yang 12 kasus yang lama yang sudah diproses Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tidak usah diganggu, itu permintaan saya, karena itu sudah melalui proses restorative justice. Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," kata Pigai.
Menurut Pigai, negara tidak seharusnya menerapkan mekanisme penyelesaian restoratif dan yudisial secara bersamaan terhadap perkara yang sama.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Pigai mengenai pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sedang dibahas bersama DPR dan Komnas HAM.
Pigai Bandingkan Mekanisme Penyelesaian HAM di Afrika Selatan dan Yugoslavia
Untuk menjelaskan pandangannya, Pigai menyinggung praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat di sejumlah negara.
Ia menyebut Afrika Selatan sebagai contoh negara yang menggunakan pendekatan penyelesaian tertentu secara konsisten.
Sementara itu, Yugoslavia disebut sebagai contoh penanganan pelanggaran HAM melalui jalur yudisial.
Pigai menyinggung proses hukum terhadap Radovan Karadzic yang dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun serta proses pengadilan terhadap Slobodan Milosevic.
Perbandingan tersebut disampaikan untuk memperkuat pandangannya mengenai pentingnya kejelasan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Pemerintah Akui 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Sebanyak 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu telah diakui pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari program pemulihan hak korban.
Peristiwa tersebut meliputi tragedi 1965–1966, Penembakan Misterius 1982–1985, serta Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989.
Selain itu, terdapat Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989 serta kasus Penghilangan Orang Secara Paksa pada 1997–1998.
Pemerintah juga mengakui Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I–II pada 1998–1999, serta Pembunuhan Dukun Santet pada 1998–1999.
Peristiwa lainnya mencakup Simpang KKA di Aceh pada 1999, Wasior di Papua pada 2001–2002, Wamena di Papua pada 2003, serta Jambo Keupok di Aceh pada 2003.
Kedua belas peristiwa tersebut menjadi sasaran program pemulihan yang pengaturannya sedang disiapkan melalui Instruksi Presiden.
Pemulihan Hak Korban Menunggu Penetapan Inpres
Pigai menyatakan bahwa penyelesaian proses harmonisasi draf Inpres menjadi langkah penting untuk melanjutkan pemulihan hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
KemenHAM berharap koordinasi antarkementerian dan lembaga yang telah dilakukan dapat memperlancar pelaksanaan program setelah instruksi presiden ditetapkan.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, draf Inpres masih menunggu proses penandatanganan Presiden sehingga belum menjadi instruksi yang berlaku.
Pemerintah melalui KemenHAM menargetkan kelanjutan pemulihan hak korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu setelah seluruh tahapan penetapan regulasi selesai.
- Penulis :
- Aditya Yohan




