
Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan 64 pekerja PT KPdP, anak perusahaan PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, yang sebelumnya menghadapi ketidakjelasan status kerja hingga ancaman pemberhentian.
Hasil pertemuan dan negosiasi dengan manajemen perusahaan menyepakati bahwa 64 pekerja tersebut kembali bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), menerima upah sesuai upah minimum regional (UMR), serta memperoleh kepesertaan BPJS sejak 13 November 2026.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi yang difasilitasi pimpinan DPR dan Komisi VI bersama perwakilan pekerja serta manajemen perusahaan selama sekitar satu bulan.
Pertemuan lanjutan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
DPR Ungkap Pekerja Sudah Delapan Tahun Tanpa Kontrak Jelas
Anggia menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di PT KPdP bermula dari ketidakjelasan hubungan kerja yang dialami sejumlah pegawai.
Menurutnya, sebagian besar pekerja telah bekerja selama sekitar delapan tahun, tetapi tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.
"Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah delapan tahun tetapi tidak, tidak pakai, tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, tidak ada statusnya," kata Anggia dalam konferensi pers seusai pertemuan.
Selain persoalan status, para pekerja disebut menerima upah di bawah ketentuan upah minimum regional.
Mereka juga dilaporkan belum memperoleh jaminan sosial melalui BPJS dan menerima pembayaran upah lembur yang tidak sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR dan Komisi VI untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian.
Sebanyak 64 Pekerja Kembali Bekerja dengan Status PKWT
Anggia mengatakan DPR telah melakukan komunikasi dengan pihak pekerja dan manajemen perusahaan selama sekitar satu bulan.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian atas persoalan status hubungan kerja dan pemenuhan hak para pekerja.
Dari proses tersebut, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya menghadapi ancaman pemberhentian disepakati dapat kembali bekerja.
Para pekerja memperoleh status PKWT, upah sesuai UMR, serta kepesertaan BPJS yang berlaku sejak 13 November 2026.
"Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan," tutur Anggia.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di lingkungan anak perusahaan Krakatau Steel.
KASBI Sebut Pekerja Sempat Diberhentikan Sepihak
Ketua Umum Konfederasi KASBI Unang Sunarno mengatakan pihaknya membawa persoalan tersebut kepada DPR karena menyangkut pemenuhan hak pekerja di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Unang, persoalan yang dihadapi pekerja tidak hanya berkaitan dengan kontrak dan upah, tetapi juga kebebasan berserikat.
Ia menyebut sebanyak 64 pekerja sebelumnya mengalami pemberhentian secara sepihak sebelum akhirnya kembali dipekerjakan melalui proses musyawarah dan negosiasi.
Proses penyelesaian tersebut turut melibatkan manajemen Krakatau Steel.
Selain mendapatkan kesempatan kembali bekerja, serikat pekerja juga diperbolehkan melanjutkan aktivitas organisasinya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR dan juga pimpinan DPR, dalam hal ini Bapak Dasco, yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaian," ujar dia.
DPR Akan Kawal Perubahan Status Menjadi Karyawan Tetap
Meski persoalan pemberhentian dan pemenuhan sejumlah hak pekerja telah mencapai kesepakatan, DPR menyatakan masih akan mengawal kepastian status hubungan kerja dalam jangka panjang.
Anggia mengatakan terdapat rencana untuk mengubah status pekerja dari PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.
Namun, perubahan status tersebut belum dapat dilakukan saat ini karena Krakatau Steel masih menjalani proses pembenahan perusahaan.
"Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan dijadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap," kata Anggia.
Komisi VI DPR berkomitmen melanjutkan pengawasan terhadap proses penyelesaian persoalan pekerja agar kesepakatan yang telah dicapai dapat dijalankan.
Dengan demikian, 64 pekerja PT KPdP untuk sementara kembali bekerja dengan status PKWT sambil menunggu perkembangan rencana perubahan status menjadi karyawan tetap.
- Penulis :
- Aditya Yohan




