
Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan kepolisian di Provinsi Papua Barat Daya untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan sejak dini sekaligus memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Kantor Wilayah BPN Papua Barat dan Polda Papua Barat Daya serta kantor pertanahan dengan polres dan polresta di wilayah setempat.
Penandatanganan berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa (17/11/2026), sebagai langkah memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan pertanahan.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan penyelesaian sengketa tanah membutuhkan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Penyelesaian pertanahan harus dilakukan dengan tepat supaya tidak memicu permasalahan yang baru,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Manokwari, Rabu (18/11/2026).
ATR/BPN dan Kepolisian Perkuat Pencegahan Konflik Tanah
Rezka menjelaskan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mencegah tindak pidana di bidang pertanahan.
Keterlibatan aparat kepolisian juga diperlukan untuk mendukung penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kerja sama antara ATR/BPN dan kepolisian menjadi bagian dari upaya mencegah persoalan pertanahan berkembang menjadi konflik di masyarakat.
“Saya mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma dan Kepala Polda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi atas inisiatif membangun sinergi kelembagaan,” kata Rezka.
Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan hanya penandatanganan dokumen.
Langkah yang diperlukan meliputi komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi, identifikasi potensi konflik, dan tindak lanjut terhadap persoalan pertanahan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah sekaligus mencegah munculnya sengketa baru.
Reforma Agraria Tidak Hanya Diukur dari Jumlah Sertifikat
Rezka menyatakan keberhasilan reforma agraria tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar atau sertifikat yang diterbitkan.
Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria juga harus memperhatikan pengurangan ketimpangan penguasaan tanah, pencegahan konflik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan tata kelola pertanahan berjalan tertib dan transparan di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan.
“Meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan dan investasi menuntut tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak,” ucapnya.
Kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam kerja sama antara ATR/BPN dan kepolisian.
Pemerintah Tekankan Perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Adat
Selain mencegah sengketa pertanahan, Rezka menyoroti pentingnya pengakuan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
Ia menjelaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat telah diakomodasi melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.
Peraturan tersebut menjadi landasan administrasi dalam proses pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
Rezka menegaskan bahwa proses pendaftaran harus melibatkan masyarakat secara aktif dan mengutamakan musyawarah.
Pelaksanaannya juga perlu menghormati kearifan lokal serta memperhatikan kepentingan masyarakat adat di wilayah bersangkutan.
Dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar proses administrasi pertanahan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Kerja Sama Diharapkan Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan
Melalui perjanjian tersebut, ATR/BPN dan kepolisian di Papua Barat Daya akan memperkuat koordinasi dalam pencegahan serta penanganan persoalan pertanahan.
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, kantor pertanahan, serta kepolisian tingkat resor.
Rezka menekankan pentingnya komunikasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan agar kerja sama antarlembaga memberikan manfaat dalam penyelesaian sengketa tanah.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk pemegang hak ulayat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




