
Pantau - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengundangkan 639 produk peraturan perundang-undangan sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026 untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dari total 639 produk hukum tersebut, peraturan presiden menjadi jenis regulasi terbanyak dengan jumlah 302 peraturan.
“Sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai tanggal 17 November 2026, Kementerian Sekretariat Negara telah mengundangkan sebanyak 639 produk peraturan perundang-undangan,” kata Juri.
Kemensetneg Rinci 639 Produk Peraturan Pemerintahan Prabowo
Juri menjelaskan bahwa ratusan produk peraturan tersebut terdiri atas lima jenis regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Sebanyak 136 produk merupakan undang-undang, sedangkan 105 lainnya berupa peraturan pemerintah.
Selain itu, Kemensetneg mencatat 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden.
Menurut Juri, penguatan regulasi merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan program prioritas nasional.
Kemensetneg berperan memberikan dukungan dalam proses penetapan berbagai produk hukum agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan melalui kerangka regulasi yang sesuai.
Kemensetneg Kawal Program Prioritas melalui Koordinasi Lintas Kementerian
Selain mendukung penguatan regulasi, Kemensetneg melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Juri mengatakan kementeriannya berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Hambatan tersebut meliputi persoalan regulasi, pembagian kewenangan, serta koordinasi antarinstansi.
Kemensetneg juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk membantu penyelesaian berbagai isu strategis yang berkaitan dengan program pemerintah.
Langkah tersebut dilakukan agar dukungan kebijakan yang diperlukan dapat disiapkan untuk mempercepat pencapaian program prioritas Presiden Prabowo.
Juri Tegaskan Kemensetneg Bukan Pelaksana Teknis Program Pemerintah
Juri menegaskan bahwa Kemensetneg tidak bertugas sebagai pelaksana teknis program-program pemerintah.
Menurutnya, kementerian tersebut berfungsi memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dukungan itu mencakup penguatan regulasi, koordinasi kebijakan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan.
Melalui peran tersebut, Kemensetneg berupaya memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan ke dalam regulasi dan mekanisme koordinasi yang tertib, selaras, serta akuntabel.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




