HOME  ⁄  Nasional

BPJS Kesehatan Cegah Kecurangan JKN Senilai Rp6,5 Triliun pada 2025, Perketat Pengawasan Klaim Layanan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

BPJS Kesehatan Cegah Kecurangan JKN Senilai Rp6,5 Triliun pada 2025, Perketat Pengawasan Klaim Layanan
Foto: (Sumber :Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (tengah) di Jakarta, Rabu. (18/11/2026). ANTARA/Mecca Yumna (Mecca Yumna).)

Pantau - BPJS Kesehatan berhasil mencegah potensi kerugian akibat kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp6,5 triliun sepanjang 2025 melalui upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan penyimpangan layanan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan nilai kecurangan yang berhasil dicegah pada 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

BPJS Kesehatan berharap nilai tersebut dapat meningkat pada 2026 seiring penguatan sistem pengawasan dan penanganan kecurangan.

"Pada tahun 2023 uang yang kita selamatkan itu Rp1,2 triliun dan pada 2024 meningkat menjadi Rp6,6 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan," kata Prihati di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

BPJS Kesehatan Ungkap Modus Kecurangan Klaim JKN

Prihati menjelaskan kecurangan dalam pelayanan JKN dapat terjadi melalui berbagai modus yang berkaitan dengan pengajuan klaim layanan kesehatan.

Salah satu modusnya adalah penagihan layanan fiktif atau phantom billing, yakni pengajuan klaim atas pelayanan yang sebenarnya tidak diberikan.

Modus lainnya berupa manipulasi diagnosis untuk meningkatkan nilai klaim atau upbilling.

BPJS Kesehatan juga mengidentifikasi praktik klaim berulang dan rujukan berulang sebagai bentuk penyimpangan yang perlu diawasi.

Prihati berharap penurunan nilai kecurangan yang dicegah pada 2025 mencerminkan meningkatnya pemahaman penyedia layanan kesehatan terhadap pentingnya kepatuhan dalam program JKN.

Kecurangan JKN Dinilai Berisiko terhadap Keselamatan Pasien

Prihati menegaskan kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada pembiayaan program, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien.

Ia merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 yang menunjukkan satu dari 10 pasien mengalami kerugian atau dampak buruk ketika memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurutnya, penyimpangan dalam pelayanan JKN berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, termasuk kecacatan hingga kematian pasien.

Kecurangan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

"Data dari WHO 2025, 40 persen pasien dengan penyakit kronis menjadi tidak percaya pada sistem pelayanan kesehatan," kata Prihati.

Ia turut mengutip data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2017 yang menunjukkan sekitar 20 persen belanja kesehatan tidak memberikan hasil optimal.

Dengan jumlah peserta JKN sekitar 285 juta jiwa, BPJS Kesehatan menilai pengawasan kecurangan menjadi semakin penting untuk memastikan manfaat program diterima masyarakat.

BPJS Kesehatan Perkuat Analisis Data dan Investigasi

Prihati mengatakan penanganan kecurangan JKN membutuhkan pendekatan terpadu karena modus penyimpangan dalam pelayanan kesehatan semakin kompleks.

Langkah tersebut mencakup integrasi analisis data, validasi klinis, investigasi, serta penerapan aspek hukum.

Penguatan sistem pengawasan diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal sekaligus meningkatkan integritas pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kerja sama lintas sektor.

Organisasi tersebut dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pencegahan kecurangan pelayanan kesehatan.

Muhaimin Dorong Perlindungan Pelapor Kecurangan JKN

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan program JKN merupakan amanat konstitusi yang dijalankan berdasarkan semangat gotong royong.

Menurutnya, pencegahan kecurangan diperlukan agar dana yang berasal dari iuran peserta maupun pemerintah benar-benar digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

"Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan," kata Cak Imin.

Muhaimin menilai penguatan ekosistem antikecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan serta kerja sama dengan berbagai negara.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan kecurangan.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026