HOME  ⁄  Nasional

UMP Jakarta 2027 Belum Disepakati, Pramono Fasilitasi Perundingan Buruh dan Pengusaha Jelang Tenggat 21 November

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

UMP Jakarta 2027 Belum Disepakati, Pramono Fasilitasi Perundingan Buruh dan Pengusaha Jelang Tenggat 21 November
Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 bersama perwakilan buruh dan pengusaha melalui mekanisme perundingan tripartit, menyusul belum tercapainya kesepakatan mengenai besaran alfa yang digunakan dalam perhitungan upah minimum.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan bahwa pembahasan tersebut masih berlangsung dengan melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah daerah, organisasi pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

“Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Pramono, masing-masing pihak yang terlibat dalam perundingan masih mempertahankan besaran alfa berdasarkan pandangan dan perhitungan yang diyakini.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang masih harus diselesaikan sebelum Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP untuk tahun 2027.

Pramono Tegaskan Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Musyawarah UMP 2027

Pramono menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam proses perundingan antara buruh dan pengusaha.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga komunikasi antarpihak sekaligus membuka ruang musyawarah guna menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai besaran alfa.

“Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” jelas Pramono.

Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan pembahasan berlangsung melalui mekanisme tripartit dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

Dalam proses penetapan upah minimum, besaran alfa menjadi salah satu komponen yang dibahas karena berkaitan dengan perhitungan penyesuaian upah pekerja.

Hingga Rabu (18/11/2026), perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai besaran alfa yang akan digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027.

Mendagri Tito Karnavian Tetapkan Tenggat UMP 2027 pada 21 November

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sebelumnya meminta seluruh kepala daerah untuk mengawal secara langsung proses penetapan upah minimum tahun 2027 di wilayah masing-masing.

Tito menegaskan bahwa penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus diselesaikan paling lambat pada 21 November 2026.

Batas waktu tersebut merupakan bagian dari tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.

"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pembahasan upah minimum dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Ia meminta para gubernur segera menginstruksikan dinas tenaga kerja untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengupahan, organisasi buruh, serta perwakilan dunia usaha.

Komunikasi tersebut diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dinas Tenaga Kerja Diminta Berkoordinasi dengan Buruh, Kadin, dan Apindo

Tito menekankan pentingnya peran kepala dinas tenaga kerja dalam memfasilitasi komunikasi dan mediasi selama proses penetapan upah minimum.

Koordinasi tersebut perlu melibatkan Dewan Pengupahan, serikat pekerja atau buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar pembahasan upah minimum dapat mempertimbangkan kepentingan pekerja dan kondisi dunia usaha.

"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.

Pemerintah pusat berharap komunikasi antara pemerintah daerah, organisasi pekerja, dan kalangan pengusaha dapat menghasilkan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Tito juga meminta kepala daerah tidak hanya menyerahkan proses pembahasan kepada dinas terkait, tetapi turut mengawal penyelesaiannya agar penetapan upah minimum berjalan sesuai tenggat.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Dibatasi hingga 26 November

Selain menetapkan tenggat untuk tingkat provinsi, pemerintah pusat memberikan batas waktu penyelesaian upah minimum kabupaten/kota hingga 26 November 2026.

Dengan demikian, penetapan upah minimum tingkat kabupaten/kota memiliki waktu penyelesaian lima hari lebih lama dibandingkan penetapan UMP dan UMSP.

Tito menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penyelesaian apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menuntaskan penetapan upah minimum sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses penetapan upah minimum tetap dapat diselesaikan meskipun terdapat kendala dalam pembahasan di tingkat daerah.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menyelesaikan pembahasan dan penetapan UMP 2027.

Hingga Rabu (18/11/2026), pemerintah provinsi masih memfasilitasi perundingan antara buruh dan pengusaha yang belum mencapai kesepakatan mengenai besaran alfa.

Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proses musyawarah tripartit sebagai bagian dari upaya menyelesaikan perbedaan pandangan sebelum batas waktu penetapan UMP 2027 yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026