
Pantau - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan dukungan agar calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari Partai Gerindra demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif.
Cak Imin menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dengan menekankan pentingnya kesamaan visi, semangat, dan arah kebijakan antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, presiden dan wakil presiden yang berada dalam satu ekosistem politik dinilai lebih mudah menyelaraskan program kerja serta agenda pemerintahan.
"Salah satu cara agar pemerintahan efektif, ya Gerindra, agar satu ekosistem dan satu spirit yang sama antara presiden dan wakil presiden," kata Cak Imin.
Cak Imin Nilai Wapres dari Gerindra Bisa Perkuat Pemerintahan Prabowo
Cak Imin menjelaskan bahwa wakil presiden yang berasal dari Partai Gerindra dinilai akan memiliki kesamaan visi politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo diketahui juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sehingga kesamaan latar belakang politik dinilai dapat membantu menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Menurut Cak Imin, kesamaan visi antara presiden dan wakil presiden menjadi faktor penting untuk mencegah perbedaan arah kebijakan maupun program kerja.
Ia menilai keselarasan tersebut diperlukan agar agenda pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, khususnya dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
"Tidak ada perbedaan visi dan program kerja pemerintahan. Di situlah pentingnya satu partai untuk 2–3 tahun ke depan," katanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Cak Imin menyatakan bahwa PKB mendukung calon wakil presiden berikutnya berasal dari Partai Gerindra.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai sikap politik PKB dalam mendorong pemerintahan yang dinilai lebih efektif menjalankan agenda pembangunan dan program kerja.
"Pokoknya kami dukung pemerintahan yang efektif," ujar Cak Imin.
Gibran Disebut Mundur, Pengisian Jabatan Wapres Mengikuti Mekanisme Konstitusi
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 12 November 2026.
Menurut informasi yang disampaikan, pengunduran diri tersebut telah dikonfirmasi oleh pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto sehingga jabatan Wakil Presiden RI disebut mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.
Namun, status pengunduran diri dan kekosongan jabatan itu masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen atau pengumuman resmi yang dapat diverifikasi.
Apabila jabatan wakil presiden dinyatakan kosong secara sah, pengisiannya harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Jadwal Sidang MPR Disebut Berbeda, Penetapan Resmi Perlu Dipastikan
Informasi mengenai jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran masih menunjukkan perbedaan.
Salah satu informasi menyebut sidang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, sementara publikasi yang disebut berasal dari MPR pada 14 November 2026 memuat rencana pelaksanaan pada 2 Desember 2026.
Perbedaan tersebut membuat kepastian jadwal sidang perlu merujuk pada pengumuman resmi terbaru dari MPR RI.
Dalam informasi yang disampaikan, pimpinan MPR juga disebut menjelaskan bahwa Presiden diberikan waktu paling lambat 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Ketentuan dan tahapan administratif tersebut perlu dipastikan melalui dokumen resmi agar proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
PKB Serahkan Penentuan Wapres kepada Presiden dan MPR
Dukungan Cak Imin terhadap calon wakil presiden dari Partai Gerindra merupakan sikap politik PKB yang didasarkan pada pandangan mengenai pentingnya kesamaan visi antara presiden dan wakil presiden.
Meski PKB menyatakan dukungan terhadap calon dari Gerindra, keputusan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden tidak ditentukan oleh satu partai politik.
Sesuai mekanisme konstitusional, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR bertugas memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang sah.
Dengan demikian, dukungan PKB terhadap calon dari Gerindra belum menjadi keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Leon Weldrick




