
Pantau - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas terhadap Mayor Infanteri (Purn) Isak Settu dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai, Papua, pada 7–8 Desember 2014, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun.
Putusan tersebut dijatuhkan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terhadap putusan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebelumnya membebaskan terdakwa.
Berdasarkan informasi perkara dalam situs kepaniteraan Mahkamah Agung yang dipantau pada Rabu, MA menyatakan Isak Settu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum dalam dakwaan.
Selain menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah Agung memerintahkan pembayaran kompensasi kepada para korban peristiwa Paniai dengan nilai mencapai Rp250 juta bagi masing-masing korban meninggal dunia.
"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam informasi perkara Mahkamah Agung.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 1200 K/Pid.Sus-HAM/2026 dan diputus pada 10 November 2026.
MA Tetapkan Kompensasi hingga Rp250 Juta bagi Korban Paniai
Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada Isak Settu, tetapi juga menetapkan pembayaran kompensasi kepada para korban pelanggaran HAM berat Paniai.
Besaran kompensasi dibedakan berdasarkan kondisi korban, mulai dari korban meninggal dunia hingga korban yang mengalami luka berat, luka sedang, dan luka ringan.
Bagi korban yang meninggal dunia, Mahkamah Agung menetapkan kompensasi sebesar Rp250 juta untuk masing-masing korban.
Sementara itu, korban yang mengalami luka berat ditetapkan memperoleh kompensasi sebesar Rp210 juta per orang.
Untuk korban yang mengalami luka sedang, Mahkamah Agung menetapkan kompensasi sebesar Rp115 juta bagi setiap korban.
Adapun korban yang mengalami luka ringan mendapatkan kompensasi sebesar Rp75 juta untuk masing-masing korban.
Penetapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari putusan kasasi yang mengatur konsekuensi hukum terhadap terdakwa sekaligus pemenuhan hak korban berdasarkan tingkat dampak yang dialami.
Dalam informasi perkara, Mahkamah Agung disebut menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan pertama dan kedua, meskipun kutipan amar putusan yang ditampilkan mencantumkan penyebutan dakwaan pertama sebanyak dua kali.
Majelis Hakim MA Batalkan Putusan Bebas Pengadilan HAM Makassar
Putusan kasasi perkara pelanggaran HAM berat Paniai ditetapkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin Prof. Yanto sebagai ketua majelis.
Empat hakim lainnya yang menjadi anggota majelis adalah Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.
Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dan membatalkan putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama.
Setelah membatalkan putusan tersebut, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara Isak Settu dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun.
Sebelumnya, Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan bebas terhadap Isak Settu pada Kamis, 8 Desember 2022.
Dalam putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
Namun, JPU Kejaksaan Negeri Makassar tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Melalui pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung kemudian mengambil keputusan berbeda dengan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara.
Jaksa Sebelumnya Tuntut Isak Settu 10 Tahun Penjara
Sebelum putusan bebas dijatuhkan Pengadilan HAM Makassar pada Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Isak Settu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
Tuntutan tersebut didasarkan pada dua dakwaan yang menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam dakwaan pertama, terdakwa dijerat dengan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perbuatan pembunuhan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, dakwaan kedua menggunakan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Dakwaan kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan terhadap kelompok tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Setelah melalui proses pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta pidana 10 tahun.
Tragedi Paniai 2014 Tewaskan Empat Warga dan Lukai 10 Orang
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai bermula dari rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah Paniai, Papua, pada 7–8 Desember 2014.
Pada 8 Desember 2014, terjadi pembubaran aksi unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI dan Polri yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat.
Dalam peristiwa tersebut, empat warga dilaporkan meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka.
Korban meninggal dunia dan korban luka menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara, termasuk dalam penetapan kompensasi melalui putusan kasasi Mahkamah Agung.
Peristiwa Paniai kemudian diproses melalui mekanisme Pengadilan HAM dengan Isak Settu sebagai terdakwa.
Setelah menjalani persidangan, Pengadilan HAM Makassar menjatuhkan putusan bebas pada 8 Desember 2022 sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 10 November 2026.
Putusan tersebut mengubah hasil pemeriksaan perkara dari pembebasan terdakwa menjadi putusan bersalah dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun.
Selain memberikan sanksi pidana, Mahkamah Agung juga menetapkan kompensasi bagi korban meninggal dunia dan korban luka dengan besaran berbeda sesuai kategori kondisi masing-masing korban.
Dengan dikabulkannya kasasi Jaksa Penuntut Umum, perkara pelanggaran HAM berat Paniai yang berkaitan dengan meninggalnya empat warga dan lukanya 10 orang pada Desember 2014 memperoleh putusan baru di tingkat Mahkamah Agung.
- Penulis :
- Shila Glorya




