HOME  ⁄  Nasional

Kemkomdigi dan Polri Perkuat Pemberantasan Judi Online, 322 Rekening Diblokir dan Aset Rp28 Miliar Disita

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Kemkomdigi dan Polri Perkuat Pemberantasan Judi Online, 322 Rekening Diblokir dan Aset Rp28 Miliar Disita
Foto: Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi Narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan Peserta Didik Sespimti Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 18/11/2026 (sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital)

Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama pemberantasan judi online dengan meningkatkan pengawasan ruang digital, penegakan hukum, serta penelusuran aliran dana jaringan perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kolaborasi kedua lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan upaya pencegahan perjudian daring berjalan beriringan dengan penindakan terhadap pelaku dan jaringan kejahatan.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber yang berlangsung di Gedung Bhayangkari, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu.

Menurut Meutya, upaya pencegahan perjudian online tidak akan berjalan optimal tanpa disertai penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang menjalankan dan mengendalikan aktivitas ilegal tersebut.

Pemerintah juga mencatat perkembangan dalam upaya pemberantasan judi online, salah satunya melalui penurunan perputaran dana perjudian daring sebesar 12,9 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemkomdigi Tegaskan Pemblokiran Situs Judi Online Belum Cukup

Meutya menjelaskan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui pemutusan akses atau pemblokiran situs perjudian yang beroperasi di ruang digital.

Menurutnya, pemerintah juga harus menindak pelaku, mengungkap jaringan perjudian, serta menelusuri sumber pendanaan yang digunakan untuk mempertahankan aktivitas ilegal tersebut.

Pemutusan akses terhadap situs perjudian dinilai tidak akan memberikan hasil maksimal apabila bandar dan jaringan kejahatan masih memiliki kemampuan finansial serta operasional untuk kembali menjalankan aktivitasnya.

Karena itu, upaya pemberantasan judi online harus menggabungkan langkah pencegahan dengan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Dalam pembagian kewenangan, Kemkomdigi berperan melakukan pencegahan dan pengawasan ruang digital, termasuk menangani akses terhadap konten perjudian daring.

Sementara itu, Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan perjudian online.

Meutya menekankan bahwa koordinasi kedua lembaga diperlukan agar pemblokiran konten perjudian dapat diikuti dengan tindakan hukum terhadap pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut.

Bareskrim Polri Blokir 322 Rekening dan Sita Aset Rp28 Miliar

Salah satu perkembangan penegakan hukum terhadap jaringan judi online terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring.

Pada 16 November 2026, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik melakukan pemblokiran terhadap 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kejahatan.

Selain memblokir ratusan rekening, polisi juga menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar.

Menurut Meutya, pemblokiran rekening dan penyitaan aset menjadi langkah penting dalam menelusuri aliran dana sekaligus memutus sumber pendanaan jaringan perjudian daring.

Penelusuran rekening penampung juga diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian serta mengungkap mekanisme transaksi keuangan yang digunakan para pelaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum agar jaringan perjudian tidak hanya kehilangan akses digital, tetapi juga sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan operasinya.

Jaringan Judi Online Manfaatkan Infrastruktur di Empat Negara

Meutya mengungkapkan bahwa tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks karena jaringan kejahatan tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memanfaatkan infrastruktur digital lintas negara.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kasus kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan jaringan perjudian ditemukan berada di sejumlah negara.

Empat negara yang disebut menjadi lokasi infrastruktur tersebut adalah Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

Keberadaan infrastruktur di luar negeri menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, investigasi, dan penelusuran jaringan kejahatan yang memanfaatkan layanan digital lintas batas.

Kondisi tersebut juga menuntut penguatan koordinasi dan kemampuan investigasi digital agar aparat dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Selain memanfaatkan infrastruktur lintas negara, jaringan perjudian juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal.

Rekening UMKM dan QRIS Dimanfaatkan untuk Transaksi Judi Online

Kemkomdigi mengungkap bahwa pelaku perjudian online turut memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk menjalankan dan menyamarkan transaksi keuangan.

Salah satu kanal yang digunakan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang merupakan standar pembayaran berbasis kode respons cepat di Indonesia.

Selain QRIS, jaringan perjudian juga diketahui memanfaatkan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari mekanisme transaksi.

Meutya menjelaskan bahwa penggunaan rekening UMKM oleh jaringan perjudian menjadi persoalan yang memerlukan penanganan secara hati-hati.

Pemblokiran atau penutupan rekening yang berkaitan dengan dugaan transaksi perjudian berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha apabila rekening tersebut juga digunakan untuk kegiatan bisnis yang sah.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan penindakan terhadap transaksi judi online dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.

Langkah tersebut diperlukan agar pemberantasan perjudian daring tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pemilik rekening maupun kegiatan ekonomi yang legal.

Kemkomdigi dan Polri Perkuat Investigasi Digital dan Pertukaran Informasi

Menghadapi perkembangan modus kejahatan perjudian daring, Kemkomdigi bersama Polri terus memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penegakan hukum.

Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah meningkatkan kemampuan investigasi digital untuk mengidentifikasi pelaku, menelusuri aktivitas ilegal, dan mengungkap jaringan perjudian yang beroperasi melalui berbagai platform teknologi.

Selain itu, percepatan pertukaran informasi antara Kemkomdigi dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penanganan tindak pidana siber.

Kerja sama kedua lembaga juga diarahkan untuk memperkuat penelusuran jaringan kejahatan yang memanfaatkan infrastruktur digital lintas negara dan berbagai sistem pembayaran.

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan menggabungkan pemutusan akses, penelusuran aliran dana, serta penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi terdampak dalam proses penindakan terhadap transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian daring.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026