
Pantau - Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pemulihan kerugian dan pengembalian uang kepada korban tindak pidana menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui pada pembicaraan tingkat I.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengatakan ketentuan pengembalian aset kepada korban merupakan substansi penting yang diperjuangkan selama pembahasan bersama pemerintah.
"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Persetujuan tingkat I dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset
Rapat kerja tersebut membahas laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I.
Agenda rapat juga mencakup penandatanganan naskah RUU Perampasan Aset beserta penjelasannya.
Rano menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara Komisi III DPR dan pemerintah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan para ahli.
"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan berlangsung.
Korban Penipuan Investasi Jadi Perhatian dalam Pemulihan Aset
Rano menjelaskan bahwa pengaturan pengembalian aset kepada korban diperlukan untuk menjawab persoalan yang sering muncul dalam penanganan tindak pidana.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah penipuan investasi yang menyebabkan kerugian terhadap banyak masyarakat.
Menurutnya, korban kejahatan kerap harus menjalani proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang meskipun pelaku telah diproses secara hukum.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan kerugian korban.
"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.
Rano menilai pengembalian dana menjadi kebutuhan penting bagi korban yang kehilangan tabungan, biaya pendidikan, maupun modal usaha akibat tindak pidana.
Hasil Perampasan Aset Harus Bisa Dikembalikan kepada Korban
Rano menekankan bahwa RUU Perampasan Aset harus memperkuat kewenangan negara dalam mengambil kembali harta yang berasal dari tindak pidana.
Namun, ia mengingatkan bahwa aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas juga harus dapat dimanfaatkan untuk memulihkan hak masyarakat yang mengalami kerugian.
"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.
Menurutnya, mekanisme pengembalian aset perlu diatur secara jelas agar korban yang berhak dapat memperoleh pemulihan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku ketika korban masih menanggung kerugian.
DPR Soroti Pendataan Korban dan Transparansi Pengelolaan Aset
Selain mekanisme pengembalian dana, Rano menyoroti pentingnya pendataan korban secara akurat dalam pelaksanaan perampasan aset.
Pendataan tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemulihan kerugian dapat dilakukan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Ia juga meminta agar pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, penelusuran serta pengamanan aset sejak awal penanganan perkara menjadi langkah penting untuk menjaga peluang pengembalian kerugian.
"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.
Rano menilai keterlambatan penelusuran dan pengamanan aset dapat memengaruhi peluang pemulihan hak korban.
RUU Perampasan Aset Segera Masuk Pembicaraan Tingkat II
Setelah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
Tahapan tersebut menjadi proses pengambilan keputusan sebelum rancangan undang-undang dapat disahkan menjadi undang-undang.
Rano memastikan Komisi III DPR akan terus mengawal proses legislasi hingga tahap pengesahan dan pelaksanaan.
"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.
RUU Perampasan Aset hingga saat ini masih dalam proses legislasi dan belum resmi berlaku sebagai undang-undang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




