
Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Pengesahan ini menjadi tahap akhir persetujuan DPR terhadap regulasi yang mengatur perampasan dan pengelolaan aset terkait tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Puan Maharani Pimpin Pengesahan UU Perampasan Aset
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pertanyaan tersebut dilanjutkan dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan rancangan undang-undang.
Persetujuan tingkat akhir itu dilakukan sehari setelah Komisi III DPR RI menyelesaikan pembicaraan tingkat I bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III dan pemerintah menyepakati agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Proses pengesahan tersebut mengakhiri pembahasan panjang RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun.
Komisi III DPR Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) selama penyusunan RUU Perampasan Aset.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap dan 135 DIM merupakan perubahan redaksional.
Selain itu, terdapat 40 DIM yang berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Komisi III DPR RI juga telah menggelar 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025.
Rangkaian rapat tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, serta berbagai organisasi.
Habiburokhman menyebut terdapat sedikitnya 10 pokok pembahasan utama dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Pembahasan tersebut mencakup cakupan tindak pidana, ketentuan pidana bagi pelaku, serta mekanisme pengelolaan aset yang berkaitan dengan kejahatan.
UU Perampasan Aset Juga Menjangkau Investasi Bodong
Salah satu pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi.
Ketentuan tersebut mencakup tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam jumlah besar.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaturan ini juga ditujukan untuk menjangkau kasus investasi ilegal dan praktik perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Dengan cakupan tersebut, pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lain yang memenuhi ketentuan undang-undang.
Ancaman Pidana bagi Pelaku Tetap Berlaku
Habiburokhman menegaskan bahwa pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Ketentuan pidana terhadap pelaku tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing tindak pidana.
Hal tersebut juga mencakup ancaman pidana mati sepanjang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pengaturan perampasan aset ditempatkan sebagai bagian dari penanganan aset terkait kejahatan tanpa menghilangkan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku.
Pengelolaan Aset Harus Profesional dan Akuntabel
UU Perampasan Aset juga mengatur tugas serta kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Menurut Habiburokhman, pengelolaan tersebut dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi untuk menangani aset secara profesional dan akuntabel.
Ruang lingkup pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset.
Selain itu, pengaturan juga meliputi pemanfaatan, penjualan, pengembalian, hingga pelepasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
Dengan persetujuan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026), DPR RI telah menyelesaikan tahap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah proses pembahasan yang berlangsung selama 18 tahun.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




