
Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengintegrasikan Program Bedah Rumah, sertifikasi tanah gratis, dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah menargetkan program sertifikasi tanah gratis bagi satu juta masyarakat berpenghasilan rendah pada 2026 dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat yang telah menerima bantuan perbaikan rumah.
Selain memperbaiki kondisi tempat tinggal, pemerintah juga memperkuat akses permodalan usaha melalui program PNM Mekaar untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
Pemerintah Targetkan Satu Juta Sertifikat Tanah Gratis pada 2026
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui perbaikan kondisi fisik rumah.
Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati agar memiliki perlindungan hak kepemilikan.
Pemerintah karena itu menghubungkan bantuan perbaikan rumah dengan fasilitas sertifikasi tanah gratis.
“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Maruarar berharap cakupan sertifikasi gratis dapat terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.
Program tersebut menjadi bagian dari kerja sama Kementerian PKP dengan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat legalitas tanah masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP Serahkan Sertifikat Gratis kepada 10 Penerima Bedah Rumah
Pelaksanaan program terintegrasi tersebut ditunjukkan melalui penyerahan sertifikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau hasil perbaikan rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kesepuluh penerima tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang memperoleh fasilitas sertifikasi melalui kerja sama Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN.
Melalui program ini, penerima bantuan Bedah Rumah didorong untuk tidak hanya memiliki hunian yang lebih layak, tetapi juga dokumen legalitas tanah.
Kepastian hukum atas tanah diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap hak kepemilikan tempat tinggalnya.
Banten Dapat Alokasi 25 Ribu Sertifikat Tanah Gratis
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis menyampaikan bahwa wilayahnya memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertifikat tanah gratis pada 2026.
Alokasi tersebut diarahkan untuk memperluas pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan Harison, sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten masih belum terdaftar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pelaksanaan program sertifikasi tanah.
Harison menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi melalui program tersebut tidak dipungut biaya.
BPN juga menyatakan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pungutan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program.
Ini Syarat dan Proses Mengurus Sertifikat Tanah Gratis
Masyarakat yang ingin mengikuti program sertifikasi tanah gratis harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan kepemilikan tanah.
Dokumen yang perlu disiapkan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), serta alas hak atau dokumen dasar kepemilikan tanah.
Setelah dokumen diserahkan, petugas BPN akan melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan.
Petugas kemudian melaksanakan pemeriksaan lapangan guna memastikan letak, luas, dan batas-batas bidang tanah yang diajukan.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses penerbitan sertifikat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Program tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi ketentuan peningkatan status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Penerima bantuan Program Bedah Rumah menjadi salah satu kelompok yang didorong memanfaatkan fasilitas sertifikasi tersebut.
PNM Mekaar Perkuat Modal Usaha Perempuan Prasejahtera
Selain bantuan perumahan dan sertifikasi tanah, Kementerian PKP juga menggandeng PT Permodalan Nasional Madani untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Program PNM Mekaar menyediakan dukungan modal usaha agar penerima manfaat dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Selain pembiayaan, PNM memberikan pendampingan dan pengembangan kapasitas kepada nasabah.
Pendampingan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pengembangan usahanya.
Para nasabah juga menyambut penyesuaian bunga pembiayaan menjadi 8 persen karena dinilai membuat akses permodalan lebih terjangkau.
Program Terintegrasi Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga
Kementerian PKP menempatkan perbaikan rumah, legalitas tanah, dan pemberdayaan ekonomi sebagai tiga aspek yang saling mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Bedah Rumah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Sertifikasi tanah gratis memberikan kepastian hukum bagi warga yang memenuhi persyaratan kepemilikan.
Sementara itu, pembiayaan PNM Mekaar ditujukan untuk membantu perempuan prasejahtera mengembangkan usaha ultra mikro.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap penerima manfaat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hak atas tanah serta peluang meningkatkan pendapatan keluarga.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




