HOME  ⁄  Nasional

Puan Maharani Tegaskan DPR Sahkan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan, Sebut Pembahasan Sudah Melalui 87 Rapat Publik

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Puan Maharani Tegaskan DPR Sahkan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan, Sebut Pembahasan Sudah Melalui 87 Rapat Publik
Foto: (Sumber :Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya).)

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena desakan pihak tertentu, melainkan setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan yang dinilai telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen akhirnya mendapat persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Puan menyebut proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan partisipasi masyarakat melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat serta serangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Puan Tegaskan Pengesahan UU Perampasan Aset Bukan karena Tekanan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan dinilai telah diselesaikan dengan baik.

Ia membantah anggapan bahwa keputusan DPR mengesahkan regulasi tersebut merupakan hasil tekanan atau paksaan.

"Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Puan sebelum meminta persetujuan anggota DPR.

Menurut Puan, proses legislasi telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat dan pihak terkait.

Ia menilai tahapan pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana.

Puan juga berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

DPR Gelar 87 Rapat untuk Serap Aspirasi Masyarakat

Puan menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Dalam proses penyusunannya, DPR telah menyelenggarakan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Forum tersebut digunakan untuk menampung pandangan, masukan, dan aspirasi berbagai unsur masyarakat.

Komisi III DPR RI juga melaksanakan kunjungan kerja untuk memperoleh masukan langsung dari daerah.

Menurut Puan, terdapat 15 kunjungan kerja yang dilakukan di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Kegiatan tersebut bertujuan menjaring aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Masukan yang diperoleh kemudian menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

DPR Evaluasi RUU agar Tidak Tumpang Tindih dengan KUHP dan KUHAP

Selain melibatkan masyarakat, DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap materi RUU Perampasan Aset.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengaturan dalam undang-undang baru tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku.

Puan secara khusus menyinggung keterkaitan RUU Perampasan Aset dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," ucap Puan.

Menurutnya, proses penelaahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun regulasi yang dapat diterapkan secara selaras dengan sistem hukum nasional.

Puan menyampaikan bahwa pembahasan telah dilakukan sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan.

DPR Resmi Setujui Pengesahan UU Perampasan Aset

Setelah menyampaikan penjelasan mengenai proses pembahasan, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi DPR yang menghadiri rapat paripurna.

Permintaan persetujuan tersebut menjadi tahapan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset.

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Rapat paripurna kemudian menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan rancangan regulasi yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen.

Puan Harap UU Perampasan Aset Bermanfaat bagi Indonesia

Puan menyampaikan harapan agar UU Perampasan Aset yang telah disetujui DPR dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Regulasi tersebut berkaitan dengan pengaturan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Pengesahannya dilakukan setelah DPR menyatakan telah menempuh tahapan partisipasi publik, kunjungan kerja, serta evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Puan kembali menekankan bahwa keputusan pengesahan didasarkan pada penyelesaian proses legislasi, bukan karena adanya desakan.

Dengan persetujuan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah memperoleh persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026