
Pantau - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggelar perkara kasus dugaan makar terhadap Presiden dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sejumlah ahli, serta unsur pengawasan internal kepolisian pada Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut dilakukan untuk membahas fakta dan bukti baru yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan kasus dugaan makar yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan kegiatan tersebut melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Pelibatan sejumlah unsur tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," kata Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bareskrim Akan Paparkan Perkara Dugaan Makar ke Kejaksaan Agung
Susatyo menjelaskan bahwa gelar perkara menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk mengevaluasi fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Penyidik akan membahas perkembangan terbaru kasus tersebut bersama unsur pengawasan internal, Kompolnas, dan ahli yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Setelah pelaksanaan gelar perkara, Bareskrim Polri dijadwalkan melanjutkan pembahasan kasus melalui ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan terhadap dugaan tindak pidana makar.
Polisi Geledah Rumah di Cipete yang Diduga Menjadi Posko Makar
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu lokasi yang digeledah merupakan rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko kegiatan makar oleh EHS, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
"Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Susatyo.
Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan secara terperinci hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan penyidik di sejumlah lokasi tersebut.
Kasus Dugaan Makar Berkaitan dengan Penyadapan Ilegal
Bareskrim Polri sebelumnya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat.
Perkara tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang tengah ditangani penyidik.
Dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Salah satu tersangka, EHS, juga disebut dalam penyidikan dugaan makar karena sebuah rumah yang diduga berkaitan dengannya menjadi lokasi penggeledahan polisi.
Hingga Kamis (19/11/2026), kepolisian belum membeberkan hasil penggeledahan maupun kesimpulan gelar perkara terkait dugaan makar tersebut.
Proses penyidikan masih berlangsung dengan agenda lanjutan berupa ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




