HOME  ⁄  Nasional

DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Maharani Ungkap Pembahasan Sudah Berlangsung 87 Kali

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Maharani Ungkap Pembahasan Sudah Berlangsung 87 Kali
Foto: (Sumber :Ketua DPR RI Puan Maharani (tiga kanan) bersama jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa..)

Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (19/11/2026), lebih cepat dari target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penyelesaian RUU Perampasan Aset tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk rapat dengar pendapat umum dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurut Puan, percepatan penyelesaian RUU tersebut bukan disebabkan adanya tekanan atau proses pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru.

"Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah menjadi salah satu rancangan regulasi yang dinantikan selama 18 tahun.

DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset Sebelum Tenggat 15 Desember

DPR RI sebelumnya menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.

Namun, pembahasan rancangan regulasi tersebut telah mencapai tahap persetujuan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

Dengan demikian, penyelesaian RUU dilakukan 26 hari lebih awal dibandingkan tenggat yang telah ditetapkan.

Puan menegaskan bahwa percepatan tersebut tidak berarti DPR mengabaikan proses pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurut dia, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak.

Puan juga menyebut rancangan regulasi tersebut telah lama menjadi perhatian sehingga penyelesaiannya merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan pembentukan aturan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana.

DPR Gelar 87 Rapat dan Serap Aspirasi dari 15 Provinsi

Puan mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat umum selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Rangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang sebelum memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.

Selain menggelar rapat dengar pendapat, DPR juga telah menyerap aspirasi masyarakat dari 15 provinsi di Indonesia.

Puan menyampaikan bahwa berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan untuk memastikan rancangan regulasi dapat memberikan manfaat.

Ia berharap ketentuan yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum sekaligus mengantisipasi kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat.

Menurut Puan, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi regulasi yang berguna dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Rapat Paripurna DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset

Persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum persetujuan diberikan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai penyusunan RUU Perampasan Aset.

Setelah penyampaian laporan tersebut, rapat paripurna menyetujui pengesahan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Persetujuan tersebut menandai penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI sesuai tahapan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Puan Berharap Aturan Perampasan Aset Menjawab Kekhawatiran Masyarakat

Puan mengatakan penyusunan RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian, tetapi juga pada manfaat regulasi bagi masyarakat.

Ia berharap berbagai kekhawatiran yang muncul selama pembahasan telah mendapatkan perhatian dan dapat diantisipasi melalui ketentuan yang disusun.

Puan juga menegaskan bahwa proses pembahasan telah melibatkan penyerapan aspirasi dari sejumlah daerah.

Dengan penyelesaian yang lebih cepat dari target, DPR RI telah menuntaskan agenda pembahasan RUU Perampasan Aset yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada pertengahan Desember 2026.

Persetujuan dalam rapat paripurna tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam perjalanan pembentukan regulasi perampasan aset yang menurut Puan telah dinantikan selama 18 tahun.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026