HOME  ⁄  Nasional

DPR Bentuk Badan Pengawas dalam RUU Perampasan Aset untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan oleh Aparat

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Bentuk Badan Pengawas dalam RUU Perampasan Aset untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan oleh Aparat
Foto: (Sumber :Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) saat memberi keterangan bersama pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa..)

Pantau - Komisi III DPR RI menyatakan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bertujuan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa maupun aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan keberadaan badan pengawas diperlukan untuk memastikan pelaksanaan aturan perampasan aset tidak digunakan sebagai alat penindasan atau pemerasan.

Menurut dia, kekhawatiran tersebut muncul dalam berbagai aspirasi masyarakat yang diterima DPR selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset.

"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman seusai rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan badan pengawas tersebut dirancang sebagai lembaga tersendiri yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perampasan aset.

DPR Respons Kekhawatiran RUU Perampasan Aset Jadi Alat Penindasan

Habiburokhman mengungkapkan bahwa salah satu kekhawatiran masyarakat adalah kemungkinan aturan perampasan aset disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Menurut dia, masyarakat menginginkan adanya mekanisme pengawasan agar undang-undang tersebut tidak digunakan untuk menekan pihak tertentu.

Komisi III DPR kemudian memasukkan pengaturan mengenai pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset sebagai salah satu langkah untuk menjawab kekhawatiran tersebut.

Keberadaan badan pengawas dinilai penting untuk memastikan penggunaan kewenangan perampasan aset tetap berada dalam mekanisme pengawasan.

Habiburokhman menegaskan bahwa pengawasan juga diperlukan untuk mencegah tindakan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan ketentuan perampasan aset.

Salah satu tindakan yang menjadi perhatian DPR adalah potensi pemerasan dengan menggunakan kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut.

Pimpinan Badan Pengawas Ditunjuk Presiden dengan Persetujuan DPR

Habiburokhman menjelaskan bahwa pimpinan Badan Pengawas Perampasan Aset nantinya ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Mekanisme tersebut dirancang agar proses penentuan pimpinan badan pengawas melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut dia, keterlibatan kedua lembaga negara tersebut bertujuan menciptakan mekanisme saling mengawasi dalam penyelenggaraan badan pengawas.

"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.

Habiburokhman membandingkan mekanisme tersebut dengan proses yang melibatkan eksekutif dan legislatif pada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

Ia menilai keterlibatan Presiden dan DPR dalam penunjukan pimpinan badan pengawas merupakan bagian dari upaya menjaga kontrol terhadap penyelenggaraan lembaga tersebut.

Badan Pengawas Bertugas Cegah Pemerasan oleh Aparat

Selain mengawasi pelaksanaan ketentuan perampasan aset, badan pengawas juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman mengatakan pengawasan diperlukan agar ketentuan dalam undang-undang tidak dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan.

Menurut dia, keberadaan lembaga pengawas yang berdiri sendiri menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam penerapan aturan perampasan aset.

Pengaturan tersebut dimasukkan ke dalam RUU setelah DPR menerima berbagai masukan mengenai potensi penyalahgunaan aturan.

Komisi III DPR berharap mekanisme pengawasan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan undang-undang tersebut.

RUU Perampasan Aset Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR

Sebelumnya, DPR RI menyetujui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai penyusunan rancangan undang-undang.

Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset menjadi salah satu ketentuan yang disampaikan DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Melalui pengaturan tersebut, DPR berupaya memastikan mekanisme perampasan aset memiliki pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026