
Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi dan pertambangan guna meningkatkan perlindungan pekerja serta mencegah tumpang tindih kewenangan pengawasan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja, termasuk kewajiban penerapan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa koordinasi antarkementerian menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan aturan K3 berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.
"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja," kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Afriansyah, sektor energi dan sumber daya mineral membutuhkan perhatian khusus karena kegiatan operasionalnya memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.
Penyelarasan regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan pengawasan sekaligus memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan terhadap pekerjanya.
Perusahaan dengan Minimal 100 Pekerja Wajib Terapkan SMK3
Afriansyah menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja sehingga diperlukan penyesuaian berbagai aturan pelaksanaan agar dapat diterapkan secara konsisten.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Dalam ketentuan tersebut, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau buruh diwajibkan menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban serupa juga berlaku bagi perusahaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan kerja tinggi meskipun jumlah pekerjanya kurang dari 100 orang.
Penerapan SMK3 bertujuan memastikan perusahaan memiliki sistem pengelolaan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang sesuai dengan standar keselamatan.
Dengan penerapan sistem tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan pencegahan kecelakaan, serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.
Pelanggaran K3 yang Sebabkan Kematian Bisa Berujung Pidana
Selain mengatur kewajiban penerapan SMK3, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja.
Afriansyah menjelaskan bahwa pemberi kerja dapat dikenai sanksi pidana apabila pelanggaran kewajiban K3 mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan penerapan sanksi yang tetap harus memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
Khusus di sektor energi dan pertambangan, penerapan ketentuan keselamatan dinilai penting karena aktivitas operasional memiliki potensi bahaya yang membutuhkan pengawasan secara ketat.
Pemerintah juga berupaya memastikan penyelarasan regulasi tidak mengurangi hak pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Kemnaker dan ESDM Siapkan Integrasi Data Kecelakaan Kerja
Dari sisi pengawasan, Afriansyah menyampaikan bahwa penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan kewenangan pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral di lingkungan Kementerian ESDM.
Penyelarasan tersebut diperlukan agar pengawasan di lapangan memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak menimbulkan kewajiban berulang bagi perusahaan.
Selain harmonisasi kewenangan, pemerintah juga membahas pengembangan sistem pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terintegrasi antara kedua kementerian.
Afriansyah menilai integrasi data penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi tingkat risiko keselamatan kerja di sektor energi dan pertambangan.
"Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran," kata Afriansyah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keselamatan pekerja serta potensi bahaya di berbagai kegiatan usaha sektor ESDM.
Data yang terintegrasi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan langkah pencegahan kecelakaan kerja.
Sistem Keselamatan Pertambangan Akan Diselaraskan dengan SMK3
Kemnaker dan Kementerian ESDM turut membahas penyelarasan SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang telah diterapkan di sektor energi dan sumber daya mineral.
Afriansyah menjelaskan bahwa integrasi kedua sistem tersebut bertujuan menghindari beban administrasi dan kewajiban yang berulang bagi perusahaan.
Meski demikian, penyelarasan sistem tidak boleh mengurangi standar perlindungan pekerja maupun menghapus kewajiban teknis keselamatan yang telah berlaku di sektor pertambangan.
Sektor pertambangan diketahui memiliki ketentuan teknis keselamatan tersendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
Oleh karena itu, harmonisasi regulasi harus mempertimbangkan ketentuan keselamatan pertambangan yang sudah berjalan agar dapat diterapkan secara berdampingan dengan kewajiban K3 nasional.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tanpa mengurangi standar keselamatan yang wajib diterapkan di lingkungan kerja.
Wamenaker Usulkan Pembentukan Tim Bersama Pengawasan K3
Sebagai tindak lanjut pembahasan, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama antara Kemnaker dan Kementerian ESDM untuk mengawal proses harmonisasi regulasi dan pelaksanaan pengawasan K3.
Tim tersebut diusulkan bertugas mendampingi penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026.
Selain mengawal penyusunan regulasi, tim bersama juga direncanakan memantau penyesuaian ketentuan alih daya di sektor ESDM agar sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Tugas lainnya adalah melaksanakan sosialisasi bersama kepada perusahaan dan pemangku kepentingan mengenai ketentuan baru serta perubahan sistem pengawasan keselamatan kerja.
Sosialisasi tersebut diusulkan melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi.
Pelibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan perusahaan dan lembaga terkait memahami kewajiban keselamatan kerja serta penyesuaian regulasi yang akan diterapkan.
Melalui koordinasi tersebut, Kemnaker dan Kementerian ESDM berupaya membangun sistem pengawasan K3 yang lebih terintegrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat perlindungan pekerja di sektor energi dan pertambangan.
- Penulis :
- Shila Glorya




